SUMENEP, MaduraPost – Sejak pandemi virus corona atau covid-19 mewabah di Indonesia, membuat sebagian jumlah pertumbuhan sektor ekonomi lumpuh. Hal itu juga dirasakan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang baru ditetapkan sebagai zona merah pertengahan bulan April lalu.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumenep, Hairul Anwar, menyebutkan, bahwa penurunan ekonomi tersebut dapat dilihat melalui minimnya pasokan yang ada, ditambah terhambatnya distribusi barang dan jasa.
“Apalagi saat ini pendapatan masyarakat yang semakin menurun akibat pandemi ini. Hal ini merupakan indikator bahwa ekonomi kita semakin menurun. Ditambah dengan adanya para pekerja migran yang sudah kembali ke kampungnya masing-masing lantaran sudah tidak dapat pekerjaan lagi, baik di dalam maupun di luar negeri, tentu semakin membuat pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan,” katanya, Senin (04/05/2020).
Selain itu, kata Hairul, pemerintah setempat perlu melakukan pendataan yang benar, seperti melihat angka kemiskinan yang bertambah akibat pandemi, agar segera mengambil kebijakan.
“Dari data-data itu, nantinya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang bisa membantu masyarakat, bagaimanapun dampak dari pandemi covid-19 ini tidak hanya dirasakan oleh Sumenep, melainkan seluruh dunia ikut terdampak,” paparnya.
Menurut dia, setiap daerah bahkan negara, dalam mengahadapi pandemi ini tentu berbeda-beda, hal itu disebabkan adanya letalitas sebuah negara, sehingga negara tersebut mampu melakukan mitigasi yang terarah.
“Mitigasi seperti ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan kalau ditanggung pemerintah sendirian jelas tidak akan mampu, sebab kemampuan pemerintah kita terbatas,” tegasnya.
Sementara itu, Hairul juga menerangkan, apabila langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sendiri dalam menghadapi pandemi covid-19 lebih mengutamakan protokol kesehatan.
Akibatnya, setelah mempersiapkan mitigasi dari efek wabah covid-19 tentu terjadi pada sektor ekonomi, yakni krisis.
“Harus siapkan dulu mitigasinya, bagaimana caranya memutar pertumbuhan ekonomi, terutama ketersediaan pangan. Mampu tidak pemerintah kita memenuhi kebutuhan pangan untuk 1,4 juta penduduk kita,” ucapnya.
Namun, hal itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan tugas pemerintah daerah. Apalagi, jika sampai kirisis pangan tersebut berakhir menjadi krisis sosial.
“Untuk kesiapan Pemkab dalam menghadapi krisis ini, jika sampai berlangsung selama empat atau enam bulan, maka Sumenep jelas tidak akan mampu. Sebab daya tahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita, dipertaruhkan,” tandasnya. (Mp/al/rul)
