SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyiapkan program fasilitas kepulangan tanpa biaya bagi ribuan santri setelah momentum mudik Lebaran 2026.
Inisiatif ini dibiayai dari sisa anggaran daerah yang masih tersedia sekitar Rp300 juta.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung para santri agar bisa kembali ke pondok pesantren masing-masing dengan aman dan tertib. Program ini menjadi prioritas mengingat tingginya mobilitas santri seusai perayaan Idulfitri.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menyampaikan bahwa besaran dana yang ada diperkirakan cukup untuk memberangkatkan ribuan peserta.
“Dengan anggaran itu, diperkirakan dapat mengakomodasi sekitar 4.000 santri untuk kembali ke pondoknya setelah mereka mudik lebaran,” ujarnya, Minggu (29/3).
Ia menerangkan, skema pelaksanaan program dilakukan melalui pengajuan resmi dari masing-masing pondok pesantren. Cara tersebut dipilih agar proses pendataan berjalan lebih sistematis, terorganisasi, serta tepat sasaran.
Menurutnya, hingga saat ini sudah ada sejumlah pondok pesantren yang mengirimkan permohonan pemberangkatan bagi para santrinya. Bahkan, jumlah pengajuan diproyeksikan terus bertambah mendekati puncak arus balik Lebaran.
“Biasanya mulai akhir Maret ini, jumlah pemohon akan terus meningkat,” jelasnya.
Kendati demikian, program balik gratis ini belum bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan pembatasan sasaran penerima manfaat.
Untuk tahap awal, Pemkab Sumenep menetapkan kalangan santri sebagai prioritas utama. Namun, peluang perluasan program tetap terbuka apabila masih terdapat dana yang belum terserap.
“Saat ini prioritas kami pada para santri. Nanti apabila masih ada sisa anggaran, akan kami pertimbangkan untuk kelompok lain,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat yang hendak kembali ke tempat kerja agar memanfaatkan armada resmi dan menaati jadwal keberangkatan.
Imbauan tersebut disampaikan guna mencegah penumpukan penumpang serta mengurangi risiko gangguan perjalanan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sumenep bersama unsur aparat gabungan telah mendirikan sejumlah posko pengamanan untuk mendukung kelancaran arus balik.
“Kami bersama aparat kepolisian dan TNI telah menyiapkan posko-posko untuk memastikan para pemudik aman dan lancar,” tukasnya.***
