SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, merumuskan enam agenda prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2026 sebagai kompas kebijakan guna mendorong percepatan kemajuan daerah sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan warga.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menuturkan, bahwa arah pembangunan mengusung tema “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Ia menjelaskan, tema tersebut dirancang sebagai fondasi penyusunan program agar pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan sosial serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Fokus pertama diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat.
Upaya ini ditempuh lewat peningkatan fasilitas dan infrastruktur di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, hingga perdagangan.
“Pemerintah akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif, Kamis (19/2).
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kesiapan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
Caranya melalui pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan jiwa kewirausahaan, terutama bagi generasi muda, sehingga SDM lokal mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang semakin dinamis.
Agenda berikutnya menitikberatkan pada penguatan kualitas SDM yang unggul, mandiri, dan sejahtera melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah dijangkau, serta terjangkau masyarakat.
Pada sektor pendidikan, program diarahkan pada pembenahan fasilitas belajar, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan budaya literasi.
Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan perluasan akses layanan, pemerataan tenaga kesehatan, hingga penyediaan dokter spesialis, khususnya untuk masyarakat kepulauan.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya.
Pemerataan pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda penting, terutama untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Infrastruktur tersebut dirancang mendukung aktivitas ekonomi, layanan dasar, konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan, hingga kesiapsiagaan bencana.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada stabilitas keamanan serta ketentraman sosial politik melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dan OPD, serta optimalisasi sistem layanan darurat terpadu.
Revitalisasi layanan Si-Lapor 112 disiapkan sebagai sarana deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
Prioritas terakhir berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur, penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, serta pengembangan sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Arif.***
