SUMENEP, MaduraPost – Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menjadi perhatian.
Koordinator Prabowo–Gibran Madura, Khairul Kalam, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperketat pengawasan agar program prioritas nasional tersebut tetap berjalan sesuai tujuan.
Perhatian ini mencuat setelah beredar informasi penarikan iuran Rp200 ribu dari setiap dapur MBG. Dana tersebut diduga dibagi menjadi dua pos penggunaan, yakni Rp100 ribu untuk kebutuhan rapat koordinasi dan Rp100 ribu lainnya disebut berkaitan dengan upaya meredam pemberitaan negatif.
Khairul Kalam menilai, jika dugaan itu benar, maka hal tersebut menjadi alarm serius bagi sistem pengawasan program gizi nasional.
“Program ini lahir untuk memastikan anak-anak Indonesia makan bergizi, bukan untuk memastikan rumor negatif ikut ‘kenyang’. Kalau sampai ada iuran untuk meredam berita, itu alarm keras bagi semua pihak,” ujarnya pada MaduraPost, Senin (9/2) pagi.
Ia menegaskan, pengawasan menyeluruh dari Badan Gizi Nasional sangat diperlukan agar setiap rupiah anggaran kembali pada tujuan utama program.
“Tim pengawas harus turun memastikan setiap rupiah kembali ke tujuan awalnya. Program gizi tidak boleh bocor di meja rapat sebelum sampai ke piring masyarakat,” tegasnya.
Kalam juga mengingatkan pentingnya peran media dalam mengawal kebijakan publik.
“Pers bukan musuh program. Justru kritik yang jujur adalah vitamin bagi kebijakan publik,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, belum memberikan tanggapan.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebut yang bersangkutan masih dalam masa pemulihan kesehatan setelah sempat sakit.
Kasus dugaan pungutan ini menjadi ujian transparansi pelaksanaan MBG di daerah. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu kini menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik.***
