SAMPANG, MaduraPost – Suasana perairan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, memanas pada Jumat (17/10/2025). Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir melakukan aksi protes di tengah laut menolak kegiatan survei migas yang dilakukan perusahaan asal Malaysia, Petronas Carigali Indonesia, di area Sumur Barokah.
Aksi ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto, namun di laut Ketapang, suara yang menggema bukan lagu selamat ulang tahun, melainkan teriakan perlawanan: “Laut milik nelayan, tolak survei Petronas!”
Menggunakan ratusan perahu kecil, massa aksi mendekati kapal survei milik Petronas yang tengah beroperasi. Spanduk penolakan dibentangkan, sementara kapal nelayan mengepung titik survei. Beberapa di antara mereka bahkan menyalakan sirine kapal sebagai bentuk peringatan.
Menurut Winarno, tokoh nelayan Ketapang, aksi ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut para nelayan kecewa karena pemerintah dan pihak perusahaan tidak memberikan kepastian terkait kompensasi maupun dampak sosial dari aktivitas migas.
“Kami hanya minta kejelasan. Survei mereka sudah mengganggu jalur tangkap, tapi sampai sekarang tidak ada kompensasi yang jelas,” ujar Winarno di sela aksi.
Ia menegaskan, nelayan tidak akan tinggal diam bila Petronas terus melanjutkan kegiatan survei.
“Kalau mereka masih memaksa beroperasi, seratus kapal siap turun lagi untuk menghalau,” tegasnya.
Di tengah teriknya matahari, aksi di laut Ketapang berlangsung damai namun tegang. Ratusan kapal nelayan mengelilingi kapal survei Petronas dari berbagai arah, membuat aktivitas survei terhenti sementara.
Para ibu nelayan turut ambil bagian. Mereka berdiri di atas kapal dengan membawa poster bertuliskan “Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing.”
Bagi masyarakat pesisir, laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan yang harus dijaga. Aktivitas eksplorasi migas, kata Winarno, dikhawatirkan merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan hidup nelayan kecil di Madura bagian selatan.
Aksi ini menjadi penanda makin kuatnya ketegangan antara komunitas nelayan dan perusahaan migas asing yang beroperasi di perairan Madura. Bagi mereka, isu ini bukan semata soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan dan keadilan pengelolaan sumber daya alam.
Hingga Jumat sore, nelayan masih bertahan di sekitar kapal survei Petronas. Mereka menuntut pemerintah pusat turun tangan memberikan kepastian hukum, jaminan lingkungan, dan kompensasi yang adil sebelum aktivitas survei dilanjutkan.
