SAMPANG, MaduraPost– Harta kekayaan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Marnilem, tercatat mengalami lonjakan signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Marnilem meningkat hampir Rp2 miliar antara tahun 2023 dan 2024.
Pantauan MaduraPost, Jumat (16/5/2025), menunjukkan bahwa laporan harta kekayaan Marnilem untuk tahun pelaporan 2023 yang diserahkan pada 31 Januari 2024, mencantumkan total kekayaan sebesar Rp3.610.192.212. Namun, dalam laporan terbarunya tertanggal 24 Januari 2025 untuk tahun pelaporan 2024, total kekayaannya melonjak menjadi Rp5.206.127.633. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar Rp1.595.935.421 hanya dalam waktu satu tahun.
Lonjakan Terbesar pada Aset Tanah dan Bangunan
Peningkatan kekayaan paling mencolok berasal dari sektor properti, khususnya tanah dan bangunan. Pada tahun pelaporan 2023, total nilai aset tanah dan bangunan Marnilem tercatat sekitar Rp3,1 miliar. Namun, dalam laporan tahun pelaporan 2024, nilainya naik menjadi sekitar Rp4,3 miliar.
Tambahan aset baru berupa tanah dan bangunan seluas 1.200 m²/180 m² di Kabupaten Sampang senilai Rp1,2 miliar disebut sebagai penyumbang utama lonjakan nilai aset tersebut.
Kenaikan ini menunjukkan adanya pembelian properti baru yang signifikan dalam waktu relatif singkat, yang secara langsung memengaruhi total kekayaan bersih pejabat tersebut.
Tambahan Dua Unit Mobil
Selain tanah dan bangunan, peningkatan juga terlihat pada kategori alat transportasi dan mesin. Marnilem menambah dua unit kendaraan dalam daftar kekayaannya, yaitu:
- Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2017 senilai Rp95 juta,
- Toyota Kijang Innova 2.4 V AT tahun 2018 senilai Rp300 juta.
Dengan tambahan ini, total nilai kendaraan yang dimilikinya meningkat drastis, dari Rp420 juta pada tahun 2023 menjadi Rp805 juta pada tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp385 juta ini turut menyumbang pertumbuhan signifikan dalam portofolio kekayaannya.
Peningkatan Tipis pada Kas dan Aset Lain
Sementara itu, kategori kas dan setara kas hanya mengalami peningkatan marginal, dari Rp20.194.212 pada 2023 menjadi Rp20.872.633 pada 2024. Kenaikan ini tergolong kecil dibandingkan dengan sektor lain, namun tetap menunjukkan adanya pertumbuhan stabil dalam likuiditas pribadi.
Pada kategori harta bergerak lainnya, terjadi peningkatan dari Rp70 juta menjadi Rp80,25 juta. Kategori ini umumnya mencakup barang-barang berharga selain kendaraan, seperti perabot rumah tangga, elektronik, atau koleksi pribadi.
Tidak Tercatat Memiliki Utang
Salah satu hal yang mencolok dalam kedua laporan LHKPN tersebut adalah nihilnya catatan utang atas nama Marnilem. Artinya, seluruh aset yang dilaporkan merupakan harta bersih miliknya, tanpa beban kewajiban kepada pihak ketiga.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian publik, mengingat tidak banyak pejabat publik yang mencatatkan pertumbuhan harta nyaris Rp2 miliar dalam setahun tanpa adanya kewajiban utang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber pemasukan tambahan yang memungkinkan lonjakan kekayaan tersebut.
Sementara itu, masyarakat mulai menyoroti fenomena ini sebagai bagian dari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam melaporkan dan menjelaskan asal-usul harta kekayaan mereka.
Laporan LHKPN memang bukan indikator langsung adanya tindak pidana, namun data ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di lingkungan birokrasi.
Pengawasan Publik Semakin Kuat
Dengan kemudahan akses terhadap data LHKPN yang kini dapat dilihat secara daring melalui laman resmi KPK, masyarakat memiliki peran yang semakin besar dalam mengawasi kekayaan pejabat publik.
Kenaikan kekayaan yang signifikan dalam waktu singkat, seperti yang terjadi pada Marnilem, patut menjadi perhatian semua pihak, baik aparat pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat, maupun lembaga antirasuah seperti KPK.
Sejumlah aktivis antikorupsi di Madura juga mulai menyuarakan pentingnya audit mendalam terhadap pertumbuhan kekayaan pejabat yang dinilai tidak lazim, meskipun secara administratif telah dilaporkan dengan benar.
Sebagai aparatur sipil negara yang mengemban jabatan struktural, setiap peningkatan kekayaan seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka dan proporsional dengan penghasilan resmi yang diterima. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap birokrasi akan terus diuji.
