SAMPANG, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan pergantian puluhan Penjabat (Pj) Kepala Desa Pergantian Pj Kades tersebut kini menjadi sorotan lantaran diduga terjadi jual beli jabatan.
Jual beli jabatan tersebut terkuak dalam sebuah rekaman pengakuan dari salah seorang yang suaranya viral di media sosial Tiktok dengan akun @Sampangjumud.
Dalam sebuah rekaman suara tersebut disinyalir pengakuan seorang tokoh di Kecamatan Banyuates Sampang berinisial DM, bahwa semua tim pemenangan Jimad di Kecamatan Banyuates yang menginginkan jabatan Pj Kades harus membayar kepada ketua kordinator kecamatan (korcam) yang berinisial S.
“Bayar semua, kalau Desa Trapang itu paling sedikit Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, kalau di Desa Lar-Lar itu Rp 200 juta,” ucap seorang tokoh berinisial D.
Tokoh yang berinisial D tersebut yang juga tim pemenangan Jimad Sakteh di Kecamatan Banyuates mengungkapkan bahwa yang belum membayar ada sekitar empat desa. Diantaranya, Kembang Jeruk, Jatra Timur, Banyuates, dan juga Batioh.
“Kalau yang lain lunas semua, tinggal empat desa yang belum membayar. Kalau dananya disetorkan kepada S, karena kalau di Banyuates yang punya akses langsung ke Bapak hanya S selaku korcam,” tambahnya.
Sementara itu aktivis dari ormas Pro Jokowi (Projo) menanggapi serius dugaan jual beli jabatan dilingkup Penjabat desa tersebut. Pihaknya akan segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polda Jatim.
“Ini adalah perbuatan bejat, kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Kalau sudah lengkap akan kita laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polda Jawa Timur,” tegas Hanafi, Sekretaris Ormas Pro Jokowi Sampang.
Perlu diketahui beberapa waktu lalu Pemkab Sampang melalui tim evaluasi PJ Kades dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) telah mengganti beberapa PJ Kades di Sampang.
