SAMPANG, MaduraPost – Komisi IV DPRD Sampang telah mengeluarkan pernyataan mendesak kepada Pemerintah Daerah (Bupati) Kabupaten Sampang Madura untuk menghentikan atau menyelesaikan penyegelan SDN Sokobanah Tengah 2, Kecamatan Sokobanah, yang telah mengganggu aktivitas proses belajar mengajar siswa di sana.
Para siswa yang terkena dampak penyegelan tersebut saat ini terpaksa belajar di tempat lesehan karena gedung sekolah mereka telah disegel oleh seorang warga yang mengaku sebagai pemilik tanah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang, H Aulia Rahman, telah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sampang. Namun, dalam pertemuan tersebut, Kadisdik tidak hadir dan diwakili oleh Kabid SD, Imron.
“Ayah kita telah melakukan rapat kerja dengan Komisi IV, dan kita menanyakan kepada Disdik Sampang mengenai status masalah ini. Mereka mengatakan bahwa masih dalam proses pendekatan dengan pihak pemilik tanah yang mengklaim lahan tersebut karena sedang berlangsung tahap negosiasi,” kata Aulia Rahman pada Senin (4/9/2023).
Politisi dari Partai Demokrasi ini menyatakan ketidakpuasannya karena yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kabid SD, bukan Kadisdik yang memiliki kebijakan dan wewenang dalam kasus ini.
“Kami akan memanggil Kadisdik untuk pertemuan kedua kalinya guna memahami lebih lanjut langkah-langkah dan progres dalam pendekatan dengan pemilik tanah yang mengklaim lahan tersebut. Tujuannya adalah agar masalah ini segera diselesaikan karena kondisi belajar siswa yang harus numpang di TK sangat menyedihkan,” tegas Aulia.
Aulia menjelaskan bahwa semua kebijakan terkait kasus ini berada di tangan Bupati, dan langkah yang akan diambil oleh Kadisdik Sampang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan penyegelan ini karena dampaknya sangat merugikan proses belajar mengajar siswa yang terganggu dan tidak optimal. Siswa harus belajar di sekolah mereka, bukan numpang di tempat lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aulia mengatakan bahwa situasi seperti ini menjadikan Sampang belum sepenuhnya merdeka, dan mereka akan terus berupaya agar masalah ini segera teratasi sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal di sekolah tersebut.
“Kami hanya mendesak pemerintah daerah karena mereka adalah pelaksana eksekusi. Masalah terkait kepemilikan tanah dan permasalahan serupa di Kabupaten Sampang secara keseluruhan harus dievaluasi dan ditangani,” pungkasnya.
