Scroll untuk baca artikel
Headline

Slamet Ariyadi Titip Santri Untuk Calon Panglima TNI Saat Fit and Proper Test

Avatar
9
×

Slamet Ariyadi Titip Santri Untuk Calon Panglima TNI Saat Fit and Proper Test

Sebarkan artikel ini
Foto bersama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, Calon Panglima TNI dengan Slamet Ariyadi setelah melaksanakan Fit and Proper Test (Foto : TA SAC)

JAKARTA, MaduraPost – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Kegiatan fit and proper test dan penyampaian visi Misi Laksamana Yudo Margono digelar diruang rapat komisi I DPR RI. Jumat, 2 Desember 2022.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Dinkes P2KB Sumenep Klaim Stok Obat-obatan Dasar di Kepulauan Aman Saat Cuaca Ekstrem

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Slamet Ariyadi menyampaikan pentingnya menjaga sinergi antara TNI dengan semua lapisan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika.

Secara khusus, Slamet Ariyadi meminta kepada calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memberikan tempat khusus bagi kaum santri dalam ikut serta menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.

Baca Juga :  Diiringi Musik Drum Band, Kepala Desa Terpilih Masuk ke Area Pendopo Kabupaten Sampang

“Kami ingin agar kaum milenial, tetutama Santri ada slot khusus untuk menjadi bagian dari anggota TNI,” Kata Slamet Ariyadi.

Sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Slamet sangat mengapresiasi tujuan dan visi misi yang disampaikan Laksamana Yudo Margono.

Menanggapi hasil uji kepatuhan dan kelayakan calon Panglima TNI, Komisi I DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dengan suara bulat, tanpa lewat voting.

Baca Juga :  Ra Latif Minta Masyarakat Bangkalan Tidak Ikut-ikutan Ke MK

“Persetujuan pengangkatan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Suara bulat, tidak ada voting,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.