SUMENEP, Madurapost – Problematika masalah ketidakseimbangan harga tembakau yang dihadapi petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.
Hal itu ditandai dengan tidak adanya regulasi pasti dari pemerintah untuk mengikat dan melindungi petani dan pabrikan dalam mewujudkan tata kelola niaga tembakau.
“Pemerintah ini kan regulator. Regulator itu punya kebijakan, biar yang besar tidak makan yang kecil,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, saat dikonfirmasi media ini, Kamis (28/8).
“Kalau yang kecil (petani, red) dimakan terus, bisa enggan juga jadi petani. Karena rugi terus kan,” terangnya.
Menurutnya, regulasi dalam niaga tembakau harus sama-sama berpihak. Baik kepada pembeli (pabrikan) pun juga sama petaninya. Karena pada dasarnya fungsi pemerintah selayaknya memberikan aturan main di pasar guna melindungi petani dan pabrikan dari tindakan saling eksploitasi.
“Tembakau ini kan bisnis. Sehingga antara petani dan pabrikan harus sama-sama saling diuntungkan,” paparnya.
Di samping regulasi yang jelas, dia menerangkan petani juga harus berhimpun dalam satu wadah koperasi. Sebab, lewat koperasi antar sesama petani akan memiliki saham yang diikat dengan sistem dan orientasi yang jelas.
“Sejauh ini, mereka (petani, red) kan sendiri-sendiri. Apabila terus demikian, masalah ini akan tetap berulang setiap tahun,” tuturnya.
Untuk mewujudkan tata kelola koperasi petani, ia menjelaskan, struktur kepengurusan dimulai dari ketua hingga anggota harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang pemasaran.
“Ketua koperasinya memang harus orang yang punya pemikiran pemasaran tentunya, nanti bisa dipasarkan. Bangun relasi dengan menggandeng lab untuk mengetahui kualitas tembakau itu sendiri,” tukasnya. (Mp/al/rul)
