SAMPANG, MaduraPost – Owner Yayasan Babur Rizki Tamba’an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Eko Haryono, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya isu miring terkait menu MBG di tengah masyarakat.
Eko Haryono menilai isu tersebut sejatinya tidak perlu dibesar-besarkan, sebab Yayasan Babur Rizki selama ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi para siswa didik di wilayah Kecamatan Camplong.
“Terkait isu miring soal menu kemarin, saya pikir sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Karena SPPG Yayasan Babur Rizki jelas memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya bagi siswa didik yang ada di Kecamatan Camplong,” ujar Eko Haryono, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan menu MBG tidak bisa dilepaskan dari skema anggaran yang telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Menurutnya, anggaran harian yang dialokasikan tidak seluruhnya dapat langsung dibelanjakan setiap hari.
“Perihal menu, itu sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi, misalnya anggaran yang digelontorkan sebesar Rp30 juta per hari, bukan berarti seluruhnya dibelanjakan. Ada ketentuan yang harus diikuti,” jelasnya.
Eko mengungkapkan, dari total anggaran harian tersebut, dana yang dapat digunakan untuk belanja kebutuhan dapur hanya sekitar setengahnya.
“Walaupun anggarannya Rp30 juta per hari, yang dibelanjakan hanya Rp15 juta. Yang bisa diambil memang hanya Rp15 juta, bukan seenaknya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut bukan keputusan sepihak pihak yayasan, melainkan sudah menjadi aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan program MBG.
“Ini bukan keputusan sepihak dari owner atau pihak lain, tetapi memang ketentuannya seperti itu. Setiap hari menu juga berbeda, dengan pembelanjaan yang berbeda pula. Jadi, menu yang disajikan menyesuaikan dengan pembelanjaan, karena patokan harga sudah jelas,” lanjutnya.
Menurut Eko, masih banyak masyarakat yang keliru memahami perhitungan anggaran program MBG. Ia mencontohkan, jika anggaran Rp10 ribu per anak dengan kuota 3.000 siswa, maka total anggaran per hari mencapai Rp30 juta. Namun, dana tersebut tidak seluruhnya masuk ke dapur.
“Logikanya seperti itu, tapi jangan dikira Rp30 juta itu masuk semua ke dapur. Tidak seperti itu. Kami harus menalangi terlebih dahulu, dan talangan yang diperbolehkan hanya Rp15 juta per hari,” paparnya.
Ia menilai kesalahpahaman inilah yang kemudian memicu munculnya persepsi negatif terkait menu MBG di lapangan.
Ke depan, Eko berharap seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang, dapat lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah daerah lebih jeli dan tidak serta-merta menyimpulkan informasi yang belum jelas. Jangan melihat dari sudut pandang pihak yang tidak suka, tetapi harus lebih teliti,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas internal, terutama di lingkungan sekolah, demi menjaga keberlangsungan dan nama baik program MBG.
“Kepada pihak sekolah, saya berharap tetap kompak dan solid demi menjaga nama baik bersama,” pungkasnya.***
