PAMEKASAN, MaduraPost – Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Monitoring dan Advokasi (LSM KOMAD) gelar aksi demonstrasi yang diberi tema “Revolusi Fi Sabilillah” di depan Kantor Bupati Pamekasan, Madura Jawa Timur, Jum’at (11/12/2020).
Hal itu dilakukannya, karena adanya insiden pesta narkoba yang kembali terjadi di Room Karaoke dan Hotel Wiraraja di tahun 2020 ini dan diduga pemilik dan pengelola tempat tersebut kebal hukum. Padahal pada insiden yang sebelumnya tempat tersebut telah diberikan sanksi.
Dalam aksinya, LSM KOMAD memberikan pernyataan sikap dan menuntut agar dugaan bangunan liar yang kerap dijadikan tempat maksiat dan sarang narkoba tersebut dibongkar serta menuntut adanya sanksi tegas terhadap pemilik, direktur dan pengelola Wiraraja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian menuntut agar Kasatpol PP Pamekasan diberikan sanksi tegas atau dicopot karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya, meminta kepada Pemkab untuk memberikan sanksi tegas kepada pemilik Wiraraja yang betul-betul tersirat sebagai amar makruf nahi mungkar serta sebagai revolusi fi sabilillah.
Tak hanya itu, LSM KOMAD juga menuntut agar Pemerintah Daerah melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan pengrusakan segel yang diduga dilakukan oleh oknum pihak Wiraraja, meminta Bupati, DPRD, Kasatpol PP dan Polres Pamekasan bersatu padu dan komitmen untuk menindak pihak Wiraraja serta menuntut agar alat musik di Wiraraja disita.
Dalam orasinya, Ketua KOMAD Zaini Wer Wer mengatakan, adanya kembali insiden di Wiraraja itu karena sebuah kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Seolah-olah kelalaian itu sengaja dibuat, karena kita sebagai masyarakat hanya menduga-duga, jangan-jangan Pemkab sudah mendapatkan bagian atau upeti dari mereka para pengusaha,” katanya.
Karena kalau tidak demikian, lanjut Zaini Wer Wer, logikanya bagaimana mungkin Satpol PP selaku penegak Perda dan ekskutif tidak memberikan sikap tegasnya atas insiden-insiden yang memalukan itu.
“Sementara, satpol PP sangat tegas dan berani menindak para PKL-PKL itu, sementara kepada para pengusaha mereka seolah-olah tidak punya taring dan seolah-olah mereka tidak punya kekuatan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” lanjutnya.
Jadi sebagai masyarakat Pamekasan, kata Zaini Wer Wer, kedatangan dan aksinnya itu untuk meminta klarifikasi serta meminta penyataan sikap tegas dari pihak eksekutif.
“Karena insiden-insiden itu benar-benar sudah menciderai kota Gerbang Salam kota tercinta kita ini,” teriaknya.
Sementara itu, di depan massa aksi, Kasatpol PP Qusairi mengatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan KOMAD pihaknya sudah menindak tegas.
“Kami kemaren telah turun bersama komisi 1 dan mengecek langsung ternyata disana (Wiraraja) terkunci dan tidak ada kegiatan, namun beberapa hari kemudian ada laporan juga bahkan ditangkap oleh aparat Kepolisian, langsung saya ambil langkah, langsung saya gembok dengan rantai,” pungkasnya.
Kemudian keesokan harinya pihaknya (Satpol-PP) telah memanggil pihak pengelola namun tidak hadir, akan tetapi apabila pada panggilan kedua dan ketiga tetap tidak hadir, pihaknya akan meminta pihak Kepolisian.
“Apabila panggilan pertama, kedua dan ketiga mangkir kami akan meminta pihak Kepolisian untuk jemput paksa, karena itu aturannya. Kalau di Perda, bahwa konsekuensi paling tinggi dengan penggembokan itu, karena kemaren itu telah disegel namun nyatanya tidak ada lagi,” jelas Qusairi. (Mp/nir/kk)
