SUMENEP, MaduraPost – Jelang Iduladha, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, desak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat fungsikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) atasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Senin, 6 Juni 2022.
“Saya mendengar banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif, apalagi menjelang Idul Adha,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, Senin (6/6).
Diketahui, belasan ternak sapi di Kabupaten Sumenep ditemukan bergejala PMK. Sejauh ini, ada sekitar 17 ekor sapi yang dilaporkan terpapar wabah tersebut.
Indra mengatakan, sebelum kasus PMK semakin melonjak, semua pihak harus bekerja sama melakukan upaya menekan penyebaran wabah PMK.
“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik, kalau tidak keliru di Pamolokan, Itu tidak difungsikan dengan benar, Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” kata Indra menuturkan.
Pihaknya menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan ialah dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
Apalagi menjelang Iduladha, kata dia, harus ada peningkatan derajat kesehatan hewan yang terpenuhi. Hal ini menurutnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” kata dia menegaskan.
Disamping itu, pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan koordinatir kecamatan ke bawah untuk memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani.
Di mana, kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian, namun juga berkaitan dengan peternakan.
“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap Kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,” ucap Indra.
“Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat diatas meja saja tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat saya itu ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” kata dia lebih lanjut.
Indra menambahkan, masyarakat juga tidak sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait, jikalau misalnya sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan .
“Sampaikan ke penyuluh yang ada di kecamatan kalau ada gejala seperti itu, jangan diam. Yang terpenting dalam hal ini khususnya DKPP harus lebih proaktif dan antisipatif,” tandasnya.
