PAMEKASAN, MaduraPost – Wakil Bupati Pamekasan, Jawa Timur, H. Sukriyanto, memberikan klarifikasi atas isu pengiriman virtual gift (VG) dukungan kepada peserta Dangdut Akademi 7 (DA7) Indosiar yang diduga menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Klarifikasi tersebut disampaikan Sukriyanto saat menemui massa aksi unjuk rasa di Pamekasan, Senin (29/12). Ia menegaskan bahwa dukungan berupa virtual gift tidak bersumber dari uang negara.
“Perlu kami sampaikan secara terbuka, tidak ada satu rupiah pun dana APBD yang digunakan. Gift itu berasal dari salah satu pengusaha rokok, bukan dari anggaran pemerintah,” kata Sukriyanto.
Isu penggunaan APBD mencuat setelah beredarnya dokumentasi dan percakapan di media sosial yang memperlihatkan kehadiran Wakil Bupati Pamekasan bersama sejumlah pejabat daerah di studio Indosiar, Jakarta.
Kehadiran tersebut dikaitkan dengan pengiriman enam digit virtual gift jenis DBoss yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp11 juta per unit.
Situasi tersebut memunculkan spekulasi publik, terlebih karena beredar informasi bahwa kehadiran Wakil Bupati ke Jakarta dilakukan atas arahan langsung Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman. Dugaan penggunaan anggaran daerah pun menguat di tengah masyarakat.
Polemik itu semakin mengemuka bertepatan dengan aksi unjuk rasa masyarakat yang menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan di Pamekasan.
Massa menilai, jika benar dukungan hiburan didanai APBD, maka hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi jalan rusak.
Salah satu orator aksi, Ahmadi Gafur, menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap isu tersebut.
Menurutnya, rakyat selama ini terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, sementara muncul kabar dana pemerintah digunakan untuk kepentingan lain.
“Masyarakat Pamekasan harus patungan dan bahkan mengemis di pinggir jalan demi memperbaiki jalan rusak. Maka wajar jika isu ini memicu kemarahan publik,” ujarnya.
Ahmadi menambahkan, meskipun nilai virtual gift tersebut mungkin tidak besar bagi pejabat, namun bagi masyarakat anggaran tersebut sangat berarti jika dialokasikan untuk kebutuhan dasar.
“Kalau uang itu dipakai beli semen saja, sudah sangat membantu warga,” katanya.***
