Tim Pemantau Independen HMI Cabang Malang Laporkan Agenda MPR RI ke Bawaslu

- Jurnalis

Selasa, 12 Maret 2019 - 17:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterlibatan Kejaksaan Negeri dalam acara ini merupakan keputusan yang tidak tepat mengingat tensi politik yang sedang memanas menjelang Pemilu 2019.

MALANG, BERITAMA.id – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilah utama dari proses akumulasi kehendak rakyat dalam sebuah negara demokrasi.

Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Sebagai tahap awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019 sudah semakin dekat.

Demi menjaga kehidupan demokrasi yang berintegritas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur pada 27 Desember 2017 telah melayangkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga :  Anatomi Jurnalisme Data, Jurnalis Arya Wiraraja Bedah Produk Jurnalistik

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mengacu pada informasi yang beredar tentang Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 11 Maret 2019 bersama Camat se-kabupaten Malang yang bertempat di pendopo agung kabupaten Malang.

Maka Tim Pemantau Independen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang yang menilai hal tersebut mengandung unsur politik (kampanye) dikarenakan adanya keterlibatan lembaga yudisial negara (Kejaksaan Negeri) didalam pelaksanaannya.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif dari SNKI, Tegaskan Komitmen Pelestarian Budaya Keris

Supriyadi selaku Penanggung Jawab Tim Pemantau Independen HMI Cabang Malang mengatakan, Keterlibatan Kejaksaan Negeri dalam acara ini merupakan keputusan yang tidak tepat mengingat tensi politik yang sedang memanas menjelang Pemilu 2019.

“Kejaksaan Negeri yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan pada momentum politik ini secara tidak langsung memiliki tendensi dan power dalam bentuk politik intimidasi mengingat bahwa acara ini dihadiri oleh ASN tingkat Kecamatan dan jajarannya di wilayah Kabupaten Malang,” tegasnya. Selasa, (12/3/2019).

Masih dengan Supriyadi, Program Sosilisasi 4 pilar kebangsaan yang merupakan agenda dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :  5 Daerah di Jawa Timur Memiliki Penduduk Cukup Pesat, Jember Kediri Masuk Nominasi

“Oleh karenanya segala kegiatan yang berpotensi mengandung unsur-unsur politik praktis didalamnya, patut untuk diawasi bersama,” pungkas Supriyadi yang juga merupakan Ketua Umum HMI Cabang Malang.

Atas dasar hal tersebut Tim Pemantau Independen HMI Cabang Malang menyerukan kepada elemen terkait untuk menindaklanjuti dan meneliti pelaksanaan acara tersebut demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang adil, tertib, dan aman demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.

Perlu diketahui, Tim Pemantau Independen HMI Cabang Malang terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang sebagai Pemantau Pemilu. Atas kejadian tersebut, Tim tersebut melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malang. (beritama.id – red/zul) 

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kantor NasDem Madura Raya Berdiri, Kepemimpinan Akis Jasuli Digugat Kader Sendiri
Kusta, Sejarah yang Dipelintir Kadinkes Sampang, dan Amarah dari Pulau Mandangin
Dari Dana Desa ke Vendor, Jejak Uang di Balik Smart Village di Sampang
Kurir JNT di Pamekasan Dicekik Customer Gara Gara Barang Tidak Sesuai Pesanan
Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Talang dan Tanggung Jawab Moral Bupati Pamekasan
Koordinator JAKA Jatim Sesalkan Penutupan Kasus Gebyar Batik Pamekasan: Polres Ugal-Ugalan Tangani Korupsi
Bupati Pamekasan Diterpa Isu Jual Beli Jabatan Pj Kades dengan Modal ‘Katanya’
Waspada COVID-19, RKH Mudatstsir Baddruddin Panyeppen Menghimbau Masyarakat Hati Hati
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 14:38 WIB

Kantor NasDem Madura Raya Berdiri, Kepemimpinan Akis Jasuli Digugat Kader Sendiri

Rabu, 9 Juli 2025 - 20:49 WIB

Kusta, Sejarah yang Dipelintir Kadinkes Sampang, dan Amarah dari Pulau Mandangin

Jumat, 4 Juli 2025 - 22:42 WIB

Dari Dana Desa ke Vendor, Jejak Uang di Balik Smart Village di Sampang

Selasa, 1 Juli 2025 - 06:56 WIB

Kurir JNT di Pamekasan Dicekik Customer Gara Gara Barang Tidak Sesuai Pesanan

Sabtu, 28 Juni 2025 - 08:28 WIB

Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Talang dan Tanggung Jawab Moral Bupati Pamekasan

Berita Terbaru