SUMENEP, MaduraPost – Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, bekerjasama dengan OJK gelar Sosialisasi Literasi Keuangan yang diselenggarakan pada Selasa (17/11/2020) kemarin.
Kegiatan dengan konsep Web Seminar (Webinar) Nasional itu mengangkat tema ‘Strategi Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Kabupaten Sumenep’, yang diikuti 333 peserta.
STAIM mengundang Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, sebagai keynote speaker, lalu Kepala Regional IV OJK Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, sebagai speaker, dan Mohammad Sholeh, dari akademisi selaku moderator.
Ketua STAIM Tarate Sumenep, Kiai Ubaidillah Cholil, mengucapkan terimakasih kepada Said Abdullah yang selama ini memberikan bantuan motivasi dan materi.
Diketahui, hingga saat ini kampus tersebut sudah mengelola tiga program studi (Prodi), yaitu prodi hukum keluarga Islam (HKI), ekonomi syariah, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI). Dia menyebut STAIM perlu memberikan tawaran solusi sebagai respon terhadap persoalan masyarakat. Harapannya agar masyarakat pandai berinvestasi.
“Sebab bukan seberapa besar finansial yang kita punya, tapi seberapa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, maka dari itu kami sangat berharap dengan adanya program ini, bisa menjadi solusi terhadap persoalan perekonomian,” ungkapnya dalam kuliah umum itu, Selasa (17/11) kemarin.
Sementara, MH Said Abdullah, menyinggung soal kebijakan pemerintah terhadap UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan Industri Financial Technology.
Menurutnya, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan tentang konsep keuangan, keterampilan, motivasi serta keyakinan.
“Pada kenyataannya tidak hanya Sumenep, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami masalah perekonomian akibat adanya wabah Covid-19 ini. Maka pemahaman literasi keuangan tidak hanya dipahami pemerintah, tetapi masyarakat juga,” katanya.
Said menyebut, pemerintah telah menyediakan Rp 200 triliun untuk mengganjal perut rakyat. Anggaran itu juga untuk mensupport program UMKM. Pihaknya berharap, dampaknya terhadap perekonomian akan tetap kembali stabil setelah mewabahnya Covid-19.
Anggota Komisi 11 DPR RI itu juga berinisiatif untuk merancang undang-undang reformasi keuangan demi penguatan lembaga keuangan. Harapannya agar masyarakat mudah mengakses berbagai layanan di bank. Selain itu, ia juga menjelaskan pemahaman terhadap praktik keuangan bisa dijadikan masyarakat sebagai pijakan dalam memilih jenis investasi.
Yang tak kalah penting, menurut Said, masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bertransaksi dengan menggunakan telepon seluler. Ia merasa kemudahan transaksi itu perlu dikampanyekan bersama. Ia mencontohkan sebagian Negara maju sudah menerapkan kemudahan tersebut. Meski misalnya baru bangun tidur lantas ingin membeli sesuatu, tinggal mengoperasikan telepon genggam tersebut.
“Kemudahan seperti ini ada nilai transaksi yang akan kembali kepada masyarakat keuntungannya,” pungkasnya. (Mp/al/rul)
