SPBU Kolor Sumenep Tidak Sediakan BBM Jenis Premium Selama 2 Minggu Kedepan

Avatar

SUMENEP, Madurapost.id – Akibat dikeluhkannya pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang diduga lebih mengutamakan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pengecer dibanding pengendara, pengawas SPBU akhirnya angkat bicara.

Sebab, banyaknya para pengecer premium atau bensin di area SPBU Kolor menggunakan jerigen, membuat pengendara yang hendak mengisi BBM merasa tidak diprioritaskan.

Baca Juga : Pengendara Keluhkan Pelayanan SPBU Kecamatan Kota Sumenep yang Prioritaskan Pengisian Jerigen

BACA JUGA :  Pemkab Bangkalan Pangkas Anggaran Program PBID Tahun 2020 Mencapai Rp 2 M

Aji Surya Prakasa, pengawas SPBU Kolor, mengatakan jika tidak pernah membedakan antara pengendara dengan pengecer BBM.

“Saya menggaris bawahi tentang pelayanan yang di prioritaskan untuk warga pengecer itu tidak benar,” kata dia, saat dikonfirmasi media ini dikantornya, Senin (22/6).

Dia menjelaskan, bahwa telah membagi antara pengecer ataupun pengendara motor saat hendak mengisi BBM.

“Tidak semerta-merta untuk jerigen saja. Semua kita layani. Kalaupun ada sepeda motor atau mobil, untuk pengisian jerigen langsung kami hentikan,” jelas dia.

BACA JUGA :  Gang Warga di Kolpajung Jadi Penimbunan Sampah, Masyarakat : Hebat Kan Bupati Pamekasan

Untuk diketahui, untuk saat ini pengiriman BBM jenis premium di SPBU Kolor dihentikan sementara oleh PT. Pertamina pusat selama 2 minggu kedepan.

“Ketersediaan BBM jenis premium itu hanya 8 ton dari Pertamina setiap hari. Alasannya ya karena di stop sementara, sebab ada pemberitaan di media yang menyebutkan pengendara keluhkan pelayanan SPBU Kecamatan Kota Sumenep yang prioritaskan pengisian jerigen,” terangnya.

BACA JUGA :  Partai Hanura Gelar Pelantikan Pengurus Baru PAC dan DPC se Kabupaten Bangkalan

Sementara dalam dua minggu belum ada pasokan BBM jenis premium ke SPBU Kolor, pihaknya mengimbau masyarakat untuk beralih ke BBM jenis pertalite.

“Kalau menurut saya, mereka harus bisa tertib saja. Paling tidak surat rekomendasi dari Kepala Desa ada, namun surat rekomendasi itu tidak menjadi acuan terisinya BBM semua, sebab akan menyesuaikan dari kuota yang ada,” urainya. (Mp/al/kk)