Pemerintahan

Sederet Masalah di Kabupaten Pamekasan Bikin Masyarakat Pilu

×

Sederet Masalah di Kabupaten Pamekasan Bikin Masyarakat Pilu

Sebarkan artikel ini

PAMEKASAN, Madurapost.id – Kabupaten Pamekasan pada akhir-akhir ini dirundung pilu, berbagai persoalan mengguncangnya dan berbagai konflik di pemerintahan, baik di legislatif maupun ekskutif.

Seperti dimulainya anggaran dana Covid-19 yang jumlahnya puluhan miliar. Sehingga membuat para pegiat sosial dan para aktivis mempertanyakan akuntabilitasnya, apakah anggaran tersebut tepat guna?

Belum usai persoalan tersebut, masyarakat kembali digegerkan dengan adanya salah satu anggota dewan yang tiba-tiba melakukan sidak ke lokasi mobil SiGAP yang dianggapnya siluman. Sebab pada dasarnya anggaran tersebut seharusnya berupa uang yang langsung ditransfer ke rekening desa.

Kemudian adanya dua persoalan itu terjadilah berbagai anggapan dan dugaan ditengah-tengah masyarakat, sehingga DPRD yang sejatinya merupakan perwakilan dari masyarakat menggunakan haknya yaitu interpelasi.

Baca Juga :  Aliran Sungai Ditimbun Diduga Akan Didirikan Bangunan, Warga Sekitar Protes

Akan tetapi sampai saat ini interpelasi tersebut belum juga jelas tindak lanjutnya. Interpelasi belum selesai, lagi-lagi masyarakat, tokoh agama, ulama’ dan legislatif serta ekskutif digegerkan dengan kejadian pesta narkoba di resto kafe Wira Raja.

Persoalan Wira Raja belum usai terjadilah demo PMII terkait galian C, yang mana demo tersebut menelan korban yang pada akhirnya kejadian itu menjadi trending topik dan menjadi pembahasan di semua elemen masyarakat.

Lepas dari semua itu, akhir-akhir ini masyarakat juga dibingungkan dengan terungkapnya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang di ungkap oleh Ketua DPRD Pamekasan.

Baca Juga :  Atas Permintaan Masyarakat, Bupati LIRA Pamekasan Akan Maju Pileg 2024

Menanggapi semua persoalan tersebut salah seorang aktivis dan pegiat sosial Abdus Marhaen Salam di sebuah warung kopi mengatakan, bahwa ini soal kecakapan sosok seorang pemimpin, dengan menumpuknya masalah yang tak terselesaikan dari soal anggaran besar Covid – 19 sampai soal pemalsuan tanda tangan.

“Ini fakta bahwa sebenarnya Bupati Pamekasan tidak cakap, tidak mampu mengemban tugas seorang kepala daerah, karena seorang kepala daerah tidak cukup hanya dengan pencitraan tapi pembuktian pada kinerja sesuai tupoksinya,” katanya, Minggu (12/7/2020).

Baca Juga :  BRI Cabang Sumenep Salurkan Bantuan Kepada Pemkab Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Sementara itu, Abdullah yang merupakan salah satu Tokoh Masyarakat di Pamekasan mengatakan, bahwa dirinya hanya bisa berharap persoalan-persoalan yang tumpang tindih di Pamekasan itu cepet terselasaikan.

“Saya dan tentunya masyarakat yang lain, hanya dapat berharap kepada petinggi – petinggi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan menyelesaikan persoalan – persoalan yang tumpang tindik dengan bijak, sehingga masyarakat kembali percaya kinerjanya,” harapnya.

“Sekali lagi saya berharap, Pamekasan ini tidak hanya slogannya yang hebat, tapi realnya memang harus betul-etul hebat. Dan saya yakin Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten yang benar – benar hebat,” tutup Abdullah. (Mp/nir/rus)

>> Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita madurapost.net Goggle News : Klik Disini . Pastikan kamu sudah install aplikasi Google News ya.