SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Daerah

Reses II Tahun 2020, Masalah Pendidikan dan kesehatan Menjadi Prioritas Mathur Husyairi

Avatar
×

Reses II Tahun 2020, Masalah Pendidikan dan kesehatan Menjadi Prioritas Mathur Husyairi

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, Madurapost.id – Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi menggelar serap aspirasi (Reses) kedua tahun 2020 di Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, Rabu (16/09/2020)

Dalam acara reses tersebut, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut banyak mendapat keluhan tentang pelayanan kesehatan dan ketimpangan pendidikan antara di kota dan di desa.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Seperti halnya yang disampaikan oleh Wadut warga desa Soddara, bahwa pemerataan guru di desa sangat timpang dibandingkan kota, bahkan pelayanan dan fasilitas pendidikan juga sangat riskan untuk pendidikan yang berada di desa.

Baca Juga :  Tabung Elpiji Bocor Picu Dapur Warga Sampang Terbakar

“Guru PNS tidak merata di pedesaan, bahkan lebih banyak guru sukwan yang mengisi. Apalgi jika berbicara terkait fasilitas seharusnya di desa juga harus sama seperti di kota, memiliki laboratorium dan perpus. Bahkan di sini banyak sekolah ketika melaksanakan pembelajaran, murid duduk di lantai karena tidak ada bangku,” Kata Wadut

Serta pelayanan kesehatan yang sangat sulit diakses oleh rakyat kecil, bahkan BPJS dinaikkan. Itu menjadi beban bagi kami selaku rakyat kecil yang pekerjaannya sebagai buruh tani dan pekerja serabutan.

Baca Juga :  Kasus PTSL Desa Bira Barat di Kejari Sampang Diduga Tenggelam Gara Gara Virus Corona

“Pada awalnya kami mengikuti BPJS sesuai dengan kemampuan kami, jika dinaikkan seperti ini bagaimana kami harus membayarnya, buat makan saja kadang harus mencari di hari ini juga,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Mathur mengatakan bahwa masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang klasik di Madura, yang terdiri dari empat kabupaten.

Bagi Mathur hal tersebut menjadi catatan penting untuk menanyakan terhadap Dinkes, BPWS, serta dinas pendidikan provinsi.

“Untuk guru saat ini memeng sangat kekurangan apalagi yang PNS, setiap bulannya pasti ada yang pensiun namun belum ada pengangkatan PNS guru. Terkait kesehatan sebenarnya ada anggaran di provinsi sebesar 300 Milliar lebih yang tidak terserap oleh dinkes, sebenarnya kabupaten juga harus aktif untuk menyerap anggaran itu, untuk kebutuhan masyarakat di kabupaten,” Jelas Mathur.

Baca Juga :  Peredaran Narkoba Berpotensi Menggunakan Jalur Laut di Sumenep

“Kita akan tampung semua aspirasi masyarakat untuk kemudian kita bicarakan di DPRD, Sehingga pemerintah juga bisa bijak dalam membuat program prioritas,” Tutup Mathur. (Mp/sur/kk)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.