SUMENEP, Madurapost.id – Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi menggelar serap aspirasi (Reses) kedua tahun 2020 di Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, Rabu (16/09/2020)
Dalam acara reses tersebut, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut banyak mendapat keluhan tentang pelayanan kesehatan dan ketimpangan pendidikan antara di kota dan di desa.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Wadut warga desa Soddara, bahwa pemerataan guru di desa sangat timpang dibandingkan kota, bahkan pelayanan dan fasilitas pendidikan juga sangat riskan untuk pendidikan yang berada di desa.
“Guru PNS tidak merata di pedesaan, bahkan lebih banyak guru sukwan yang mengisi. Apalgi jika berbicara terkait fasilitas seharusnya di desa juga harus sama seperti di kota, memiliki laboratorium dan perpus. Bahkan di sini banyak sekolah ketika melaksanakan pembelajaran, murid duduk di lantai karena tidak ada bangku,” Kata Wadut
Serta pelayanan kesehatan yang sangat sulit diakses oleh rakyat kecil, bahkan BPJS dinaikkan. Itu menjadi beban bagi kami selaku rakyat kecil yang pekerjaannya sebagai buruh tani dan pekerja serabutan.
“Pada awalnya kami mengikuti BPJS sesuai dengan kemampuan kami, jika dinaikkan seperti ini bagaimana kami harus membayarnya, buat makan saja kadang harus mencari di hari ini juga,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Mathur mengatakan bahwa masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang klasik di Madura, yang terdiri dari empat kabupaten.
Bagi Mathur hal tersebut menjadi catatan penting untuk menanyakan terhadap Dinkes, BPWS, serta dinas pendidikan provinsi.
“Untuk guru saat ini memeng sangat kekurangan apalagi yang PNS, setiap bulannya pasti ada yang pensiun namun belum ada pengangkatan PNS guru. Terkait kesehatan sebenarnya ada anggaran di provinsi sebesar 300 Milliar lebih yang tidak terserap oleh dinkes, sebenarnya kabupaten juga harus aktif untuk menyerap anggaran itu, untuk kebutuhan masyarakat di kabupaten,” Jelas Mathur.
“Kita akan tampung semua aspirasi masyarakat untuk kemudian kita bicarakan di DPRD, Sehingga pemerintah juga bisa bijak dalam membuat program prioritas,” Tutup Mathur. (Mp/sur/kk)
