Rekrutmen KPPS Desa Duko Dituding Curang, Oknum PPS Diduga Halangi Pendaftaran

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Rekrutmen KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumenep diduga bermasalah. (Istimewa for MaduraPost)

ILUSTRASI. Rekrutmen KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumenep diduga bermasalah. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada serentak 2024 di Desa Duko, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Sejumlah warga menduga adanya keterlibatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menghalangi pendaftaran calon anggota KPPS, memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat.

Diketahui, rekrutmen KPPS yang dibuka pada 18-28 September 2024 ini diduga penuh kejanggalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa ia telah mempersiapkan seluruh berkas pendaftaran, namun gagal menyerahkan berkasnya pada tanggal 27 September 2024.

Menurutnya, ia dihalangi oleh oknum PPS dengan alasan tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak KPPS Desa Duko.

“Saya sudah mempersiapkan berkas, tapi ketika ingin menyerahkannya, saya dijegal karena tidak mendapatkan rekomendasi dari salah satu oknum KPPS,” ujarnya pada Rabu (02/10/2024).

Baca Juga :  Proyek Paving di Desa Padelegan Diduga Milik Pendamping Desa Dikerjakan Asal Hasil

Dia menegaskan, bahwa PPS seharusnya menjalankan tugasnya dengan lebih demokratis dan tidak boleh melakukan intervensi dalam proses pelaksanaan rekrutmen.

Ia juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum PPS yang diduga melanggar peraturan.

“Saya mendesak KPU Sumenep untuk mencopot oknum PPS yang terlibat dalam pelanggaran ini,” tegasnya.

Dari hasil keterangan narasumber, ada seorang oknum PPS Duko yang tak ingin mengakui bahwa keputusan penerimaan calon anggota KPPS didasarkan pada hasil musyawarah antara PPS dan Ketua KPPS terpilih pada pemilu sebelumnya.

“Saya hanya mengikuti hasil rapat dan musyawarah. Jika calon tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak KPPS, saya tidak bisa menerima berkasnya,” kata narasumber ini menirukan pernyataan oknum PPS Duko tersebut.

Baca Juga :  Komunitas JLB Mengucapkan Selamat Bertugas AKBP Hendra Eko Triyulianto Sebagai Kapolres Pamekasan

Ia juga menambahkan, bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Duko telah berkurang dari 11 menjadi 5, dan keputusan terkait penunjukan anggota KPPS dilakukan melalui kesepakatan bersama, bukan keputusan pribadi.

“Kami kasihan pada mereka yang sudah mendaftar, tapi karena persyaratannya kini lebih ketat, beberapa tidak lolos,” jelasnya.

Kontroversi ini menambah ketegangan menjelang Pilkada 2024, dia meminta agar transparansi dan integritas dalam rekrutmen KPPS segera ditegakkan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua PPK Rubaru, Abd. Hadi, berdalih tidak tahu atas problem tersebut. Dia mengarahkan pewarta untuk langsung melakukan upaya konfirmasi kepada Ketua PPS Duko, Fadlillah.

“Langsung telepon Ketua PPS-namya saja, soalnya saya belum dengar itu,” ucapnya singkat dari bilik telepon saat dikonfirmasi melalui sambungan via WhatsApp.

Baca Juga :  Presiden Eksekutif LPKP2HI Resmi Angkat Ahmad Marul Sebagai Korwil Madura

Sementara, Ketua PPS Duko, Fadlillah menepis rumor dugaan adanya pengondisian rekrutmen KPPS di Desa Duko.

“Pada awalnya di Desa Duko ini kan terdiri dari 11 TPS yang Pemilu kemarin. Terus sekarang tinggal 5. Itu kan jelas ada pengurangan kepanitiaan di bawah. Intinya, saya tidak pernah menjegal salah satu warga untuk menjadi anggota KPPS,” kata Fadlillah.

Dia hanya menyebut, hingga saat ini sudah ada 35 pendaftar calon KPPS di Desa Duko.

“Kemudian, saya memang tidak terlalu fokus kemarin waktu perekrutan, karena menjaga keluarga yang dirawat di rumah sakit Pamekasan. Jadi memang saya memasrahkan lagi kepada teman-teman PPS,” tandasnya.***

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Dana Desa ke Vendor, Jejak Uang di Balik Smart Village di Sampang
Kurir JNT di Pamekasan Dicekik Customer Gara Gara Barang Tidak Sesuai Pesanan
Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Talang dan Tanggung Jawab Moral Bupati Pamekasan
Koordinator JAKA Jatim Sesalkan Penutupan Kasus Gebyar Batik Pamekasan: Polres Ugal-Ugalan Tangani Korupsi
Bupati Pamekasan Diterpa Isu Jual Beli Jabatan Pj Kades dengan Modal ‘Katanya’
Waspada COVID-19, RKH Mudatstsir Baddruddin Panyeppen Menghimbau Masyarakat Hati Hati
Menyulam Asa di Negeri Kabut: Perjalanan Kru MaduraPost ke Gunung Bromo
Rapat Nasional MaduraPost di Probolinggo: Konsolidasi Jurnalisme dan Penguatan Bisnis

Berita Terkait

Jumat, 4 Juli 2025 - 22:42 WIB

Dari Dana Desa ke Vendor, Jejak Uang di Balik Smart Village di Sampang

Selasa, 1 Juli 2025 - 06:56 WIB

Kurir JNT di Pamekasan Dicekik Customer Gara Gara Barang Tidak Sesuai Pesanan

Sabtu, 28 Juni 2025 - 08:28 WIB

Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Talang dan Tanggung Jawab Moral Bupati Pamekasan

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:13 WIB

Koordinator JAKA Jatim Sesalkan Penutupan Kasus Gebyar Batik Pamekasan: Polres Ugal-Ugalan Tangani Korupsi

Jumat, 20 Juni 2025 - 21:19 WIB

Bupati Pamekasan Diterpa Isu Jual Beli Jabatan Pj Kades dengan Modal ‘Katanya’

Berita Terbaru

Hasil tangkapan layar salah satu video yang rusak milik nelayan di pesisir pantai utara madura (foti: istimewa for madurapost).

Ekonomi & Bisnis

Migas Masuk, Rumpon Nelayan Tenggelam di Pesisir Madura

Minggu, 6 Jul 2025 - 19:49 WIB