SUMENEP, MaduraPost – Proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada serentak 2024 di Desa Duko, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Sejumlah warga menduga adanya keterlibatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menghalangi pendaftaran calon anggota KPPS, memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat.
Diketahui, rekrutmen KPPS yang dibuka pada 18-28 September 2024 ini diduga penuh kejanggalan.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa ia telah mempersiapkan seluruh berkas pendaftaran, namun gagal menyerahkan berkasnya pada tanggal 27 September 2024.
Menurutnya, ia dihalangi oleh oknum PPS dengan alasan tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak KPPS Desa Duko.
“Saya sudah mempersiapkan berkas, tapi ketika ingin menyerahkannya, saya dijegal karena tidak mendapatkan rekomendasi dari salah satu oknum KPPS,” ujarnya pada Rabu (02/10/2024).
Dia menegaskan, bahwa PPS seharusnya menjalankan tugasnya dengan lebih demokratis dan tidak boleh melakukan intervensi dalam proses pelaksanaan rekrutmen.
Ia juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum PPS yang diduga melanggar peraturan.
“Saya mendesak KPU Sumenep untuk mencopot oknum PPS yang terlibat dalam pelanggaran ini,” tegasnya.
Dari hasil keterangan narasumber, ada seorang oknum PPS Duko yang tak ingin mengakui bahwa keputusan penerimaan calon anggota KPPS didasarkan pada hasil musyawarah antara PPS dan Ketua KPPS terpilih pada pemilu sebelumnya.
“Saya hanya mengikuti hasil rapat dan musyawarah. Jika calon tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak KPPS, saya tidak bisa menerima berkasnya,” kata narasumber ini menirukan pernyataan oknum PPS Duko tersebut.
Ia juga menambahkan, bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Duko telah berkurang dari 11 menjadi 5, dan keputusan terkait penunjukan anggota KPPS dilakukan melalui kesepakatan bersama, bukan keputusan pribadi.
“Kami kasihan pada mereka yang sudah mendaftar, tapi karena persyaratannya kini lebih ketat, beberapa tidak lolos,” jelasnya.
Kontroversi ini menambah ketegangan menjelang Pilkada 2024, dia meminta agar transparansi dan integritas dalam rekrutmen KPPS segera ditegakkan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua PPK Rubaru, Abd. Hadi, berdalih tidak tahu atas problem tersebut. Dia mengarahkan pewarta untuk langsung melakukan upaya konfirmasi kepada Ketua PPS Duko, Fadlillah.
“Langsung telepon Ketua PPS-namya saja, soalnya saya belum dengar itu,” ucapnya singkat dari bilik telepon saat dikonfirmasi melalui sambungan via WhatsApp.
Sementara, Ketua PPS Duko, Fadlillah menepis rumor dugaan adanya pengondisian rekrutmen KPPS di Desa Duko.
“Pada awalnya di Desa Duko ini kan terdiri dari 11 TPS yang Pemilu kemarin. Terus sekarang tinggal 5. Itu kan jelas ada pengurangan kepanitiaan di bawah. Intinya, saya tidak pernah menjegal salah satu warga untuk menjadi anggota KPPS,” kata Fadlillah.
Dia hanya menyebut, hingga saat ini sudah ada 35 pendaftar calon KPPS di Desa Duko.
“Kemudian, saya memang tidak terlalu fokus kemarin waktu perekrutan, karena menjaga keluarga yang dirawat di rumah sakit Pamekasan. Jadi memang saya memasrahkan lagi kepada teman-teman PPS,” tandasnya.***
