SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Pendidikan

Ponpes Terbesar di Sumenep Akan Terapkan Inpres Penanganan Covid-19

Avatar
×

Ponpes Terbesar di Sumenep Akan Terapkan Inpres Penanganan Covid-19

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, Madurapost.id – Intruksi presiden (Inpres) Joko Widodo nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 akan segera diterapkan oleh salah satu pondok pesantren (Ponpes) terbesar di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Hal itu dinyatakan pengasuh Ponpes Al-Amien Kecamatan Pragaan, Desa Prenduan, kiai Fauzi Tidjani. Pihaknya mengatakan, Inpres penanganan Covid-19 kedepan akan ada semacam kewajiban masker di pondoknya.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Kasatlantas Polres Sampang Gelar Sosialisasi Operasi Zebra 2022 Kepada Siswa SMK Negeri 2 Sampang

“Ini menjadi komitmen kami dari anjuran presiden, dan kami diminta doa supaya kedepan menjadi aturan,” kata pada awak media, usai terima kunjungan Kapolda Jatim, Kamis (6/8).

Kedepan, untuk Ponpes Al-Amien jika diketahui ada santri tidak memakai masker akan ada sanksi.

“Ini proses sosialisasi setengah paksa. Dimohon untuk mensosialisasikan kedepan kerjasama yang baik,” kata dia.

Menurutnya, secara perlahan aturan tersebut kedepan akan menjadi kebiasaan. Hal itu tentu untuk menekan rantai penyebaran covid-19.

Baca Juga :  Kisah Cak Noer, Sang Gubernur Tokoh Sampang yang Menyatukan Madura dan Jawa

“Semoga seksama kita bisa mengikuti anjuran pemerintah,” harapnya.

Untuk diketahui, Inpres itu diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020) kemarin dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikutip dari setkab.go.id, sebelumnya Jokowi juga berpendapat bahwa pelanggar protokol kesehatan memang harus diberi sanksi. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum.

Baca Juga :  Siswa di Sumenep Kembali Divaksin, Disdik : Demi Meningkatkan Herd Immunity

“Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Mengenai sanksi ini, memang harus ada,” kata Presiden Jokowi saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Kepala Negara saat itu menyebut, ia juga akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden yang bisa dijadikan payung hukum bagi tiap daerah untuk membuat peraturan. (Mp/al/kk)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.