Polemik Program ADK Kabupaten Sampang, SP2D Diajukan sebelum Progres Pekerjaan 100 Persen

  • Bagikan

 

SAMPANG, MaduraPost – LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur DPC Kabupaten Sampang Menggelar Audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sampang. Kamis, (30/1/2020).

Kegiatan Audiensi dilakukan menyikapi persoalan program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di enam kelurahan di Kecamatan Kota Kabupaten Sampang.

Menurut H.Tohir selaku ketua LSM JCW Kabupaten Sampang, Realisasi Program ADK diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai RAB.

BACA JUGA :  Infrastruktur dan BUMDes Menjadi Prioritas Visi dan Misi Calon Kepala Desa Dempo Timur Nomor Urut 02

Selain itu, ada pekerjaan dari program ADK yang progres pekerjaan belum 100 Persen, namun sudah mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Ada pekerjaan yang progres pekerjaan belum 100 Persen, Tapi pada tanggal 27 Desember 2020 Sudah mengajukan pencairan ke Keuangan,” Katanya

Menanggapi hal tersebut, Camat Kota Sampang Yudhi Adidarta Karma tidak menjawab atas tudingan yang disampaikan peserta Audiensi.

BACA JUGA :  Laporan JCW Dianggap Salah Sasaran, Dr Sajali Minta Satreskrim Polres Sumenep Belajar Hukum

Bukan hanya itu, Camat Kota Sampang bersama enam lurah yang hadir dalam acara audiensi tersebut juga tidak bisa menyajikan data yang diminta oleh DPRD.

Sehingga sikap tidak koperatif Camat Sampang membuat Anggota DPRD Sampang, Aulia Rahman keluar meninggalkan ruang Audiensi.

Sebagaimana Diketahui, Proyek Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di Kabupaten Sampang menelan anggaran Kurang lebih Rp 7,2 M yang tersebar di Enam Kelurahan.

BACA JUGA :  Didominasi Usia, 318 ASN di Sumenep Masuk Masa Pensiun

Adapun Sumber dana ADK berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN dan Berasal dari program APBD Perubahan Kabupaten Sampang. (mp/man/rul)

  • Bagikan