SUMENEP, MaduraPost – Nasib petugas posko covid-19 di perbatasan Sumenep-Pamekasan, ternyata hanya menerima upah Rp 50 ribu saja.
Hal itu diketahui Pemuda Muhammadiyah Sumenep, mereka mempertanyakan kucuran anggaran Rp 95 Miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk penanganan covid-19 di Sumenep.
Sebab, dari 95 miliar yang di anggarkan oleh Pemkab Sumenep itu belum mampu memberikan honor yang layak bagi petugas kemanusiaan peduli covid-19 yang berada di garda depan yakni petugas medis atau kesehatan.
Pemuda Muhammadiyah menuding, kucuran anggaran untuk penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Sumenep hanya anggaran abal-abal yang tidak tampak realisasinya, terlebih Kabupaten Sumenep sudah masuk zona merah.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep terlalu mendramatisir anggaran, bahkan sampai saat ini realisasi anggaran 95 miliar tak dirasakan oleh Masyarakat”, tutur Hamdan, ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep, Rabu (6/5).
Lebih-lebih menurutnya, dari anggaran yang besar hanya mampu memberikan honor tenaga medis sebesar 50 ribu rupiah per hari, hal itu dianggap tidak sebanding dengan risiko dan konsekuensi sebagai bagian yang berada di garda depan dalam penanganan covid-19.
“Masak iya, tenaga medis kita itu bekerja siang dan malam, menjaga perbatasan, harus ngecek kondisi kesehatan yang berkunjung ke kabupaten Sumenep, bersinggungan langsung dengan masyarakat, honornya hanya 50 ribu, itu kan lucu” jelas dia.
Lebih lanjut Hamdan mengatakan, petugas medis paling berisiko dalam kesehatan, selain taruhannya kesehatan dirinya, tenaga medis juga punya keluarga kesayangan sama seperti masyarakat lain pada umumnya.
“Lalu kemana saja anggaran Rp 95 Miliar itu, kalau untuk memberi honor petugas medis saja tidak mampu,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Sumenep harus lebih peka terhadap keadaan dan situasi saat ini, harus lebih menghargai siapa-siapa yang berjuang dalam mengamankan garda depan guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumenep.
Hamdan juga menegaskan, agar Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih serius dalam menangani wabah covid-19 dan lebih tegas dalam mengambil sikap atas kasus covid-19.
“Pemerintah harus menyudahi permainan peta umpetnya dan masyarakat jangan dibuat panik, sebab selama ini Pemkab Sumenep sering telat memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga banyak kabar simpang siur yang diterima oleh masyarakat,” tuturnya.
Pihaknya juga menyatakan, agar Pemkab Sumenep satu pintu informasi, bukan main menang sendiri, seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini, sebab menurut Hamdan, hal itu akan menambah kepanikan dan keresahan di tengah situasi ini. (Mp/al/rul)
