Penegak Perda Sumenep Belum Berani Terapkan Sanksi Inpres

SUMENEP, (Beritama.Id) – Sesusai Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 55 tahun 2020. Dimana dalam Inpres dan Perbup tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

Kepala satuan polisi pamong praja (Kasatpol PP) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Purwanto Edi Prawito mengaku masih memikirkan tindak lanjut sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep saat ini hanya sebatas sosialisasi, teguran lisan dan sanksi kerja sosial. Setelah itu selesai, baru menyusun sanksi administrasi.

“Untuk sanksi administrasi berupa uang, sampai detik masih belum ada. Artinya masih dalam pembahasan,” katanya, Kamis, (3/9).

Sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) di Sumenep, pihaknya pun menyarankan agar masyarakat sadar dan mengikuti protokol kesehatan. Sehingga nantinya tidak sampai dikenakan sanksi administrasi.

“Di kab/kota hingga provinsi lain di pulau Jawa sudah menerapkan sanksi administrasi berupa denda, dan itu tidak sedikit. Ada yang dikenakan denda Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu,” katanya.

Dirinya pun berharap sanksi serupa tidak sampai diterapkan di kabupaten ujung timur pulau Madura. Pasalnya dengan sanksi administrasi itu dipastikan semakin memberatkan bagi masyarakat.

“Jadi, kami juga sama-sama merasa kasihan kepada masyarakat. Semoga tidak sampai kesana (sanksi administrasi) dan kita usahakan tetap menghindari,” jelasnya.

Selain itu, dia menyebutkan, protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar yakni protokol perlindungan individu yang meliputi penggunaan masker jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Kemudian, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (pysical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). (Red/Hendra/uud)