SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani inflasi dan memperkuat ketahanan pangan.
Kedua isu ini menjadi titik fokus strategis yang diutamakan menjelang paruh kedua tahun 2025. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk periode 2025–2029.
Rencana tersebut akan menjadi pedoman penting bagi berbagai sektor untuk memastikan akses terhadap pangan bergizi secara adil dan merata, termasuk untuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Penanganan inflasi bukanlah tugas tunggal satu instansi. Kita butuh kerja kolektif antar sektor, terutama dalam membangun sistem pangan yang kokoh dan memperlancar distribusinya,” tutur Arif belum lama ini, Jumat (20/6).
Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat mencapai 1,22 persen.
Kendati angka tersebut masih dalam kategori stabil, Arif menekankan bahwa Sumenep perlu tetap waspada, mengingat tantangan geografisnya yang kompleks dan ketergantungan terhadap distribusi lintas pulau berpotensi menimbulkan disparitas harga.
Arif menyebut, bahwa sektor pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap inflasi daerah. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat produksi pangan lokal dan memperbaiki jalur distribusi menjadi bagian utama dari strategi Bappeda.
“Bappeda telah memfasilitasi kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan. Tujuannya agar program pemenuhan pangan bergizi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Isu selisih harga antara wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian serius, mengingat permasalahan ini telah lama menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga di kepulauan.
Selain fokus pada sektor pangan, Bappeda juga terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perpajakan dan retribusi. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal daerah dan memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat.
“Selama daya beli masyarakat tetap terjaga dan kondisi fiskal daerah dalam keadaan sehat, maka pembangunan di Kabupaten Sumenep akan bisa berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” pungkas Arif.***
