BANGKALAN, MaduraPost – Nurhasan, ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bangkalan lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RSUD Bangkalan terkait pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.
Sidak itu dilakukan sebagai tindak lanjut aduan Pemuda Madura Bersatu (PMB) yang melakukan demonstrasi ke gedung dewan pada (06/11/2020) terkait pelayanan yang dinilai tidak maksimal terhadap warga Bangkalan.
Saat tiba di RSUD Syamrabu Bangkalan, Nurhasan beserta anggota komisi D menyusuri sepanjang pelayanan di IGD, Irna A, Irna B, Irna C, dan Ruangan khusus pasien umum (Kartini) untuk melihat pelayanan yang dilakukan oleh dokter dan kepala ruangan.
“Kalau tidak ingin melayani dengan baik jangan bekerja di sini. Kami tidak ingin terkena sangsi gara-gara satu orang yang tidak berkomitmen untuk bekerja dengan ikhlas,”jelasnya dengan tegas.
Nurhasan menjelaskan jangan sampai terjadi claster golongan di RSUD Bangkalan, karena pelayanan yang baik itu wajib dinikmati oleh seluruh pasien yang berobat di RSUD Syamrabu Bangkalan.
“Kami ingin dokter berkomitmen dengan rumah sakit, dan standart pelayanan yang sudah ditandatangani dilaksanakan dengan baik,”ujarnya Selasa (10/11/2020).
Lanjut politisi PPP itu, kemudian jika ingin memasukkan pasien jangan sampai ada claster-claster tertentu. Karena umum, karena BPJS, ataupun status biaya kesehatan masyarakat miskin (Biakesmaskin), atau pula karena orang kaya dan miskin sehingga pelayanan dibedakan.
“Titipan pejabat itu tidak boleh semuanya harus sama, sehingga tatanan ini berjalan normal. Kalau sudah karena atas dasar anaknya pejabat, orang dekatnya pejabat lalu didahulukan, nanti tatanan bisa rusak. Yang terpenting tolong dilayani secara humanis,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap terhadap dokter RSUD untuk bekerja sesuai dengan SOP dan jangan diperlambat, lakukan komunikasi yang intens dengan keluarga pasien agar tidak miskomunikasi. Kalau memang tidak bisaelayani karena alat tolong dijelaskan.
“yang terpenting jangan tanya biaya dulu, ditangani dulu yang penting statusnya jelas apakah umum, BPJS atau status lainnya,”imbuhnya.
Menanggapi hal itu tersebut, Direktur RSUD Bangkalan, Nunuk Kristiani menyampaikan memang banyak keluhan, tapi sebetulnya rumah sakit kami ini sudah berupaya karena IGD rujukan tingkat 2, jadi bukan seperti puskesmas atau tipe C yang ada di Bangkalan.
“Pasien datang langsung kita layani tidak ada yang namanya harus bayar dulu, bisa dibuktikan. Jadi pasien kita lakukan tindakan, kita kasih obat dan sebagainya tidak ada yang kita tarik,”ungkapnya.
Dan pihak rumah sakit juga tidak membedakan pasien yang menggunakan PBJS, umum, atau menggunakan Biakesmaskin. Perawat IGD itu langsung menangani.
“hanya keluarga pasien ditanyakan, itu memang prosedurnya seperti itu. Karena kita harus membuat identifikasi, supaya nanti jika pasien ingin disuntik mau dikasih obat kalau identifikasinya tidak jelas bisa salah obat,”jelas perempuan berkacamata itu.
Lanjut Nunuk, jika nantinya ada pegawai atau perawat yang ditemukan melakukan pelayanan yang kurang baik, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan diberikan arahan-arahan.
“Akan dilakukan panggilan 1, 2, 3. Kalau itu tidak bisa maka kita serahkan ke BPKAD. Kalau kontrak tentu kita putus kontraknya,”tandasnya. (Mp/sur/kk)
