SUMENEP, Madurapost.id – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi salah satu prioritas peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Penagihan bahwa sejauh ini telah melakukan komunikasi inten ke pelosok desa.
“Kita sudah bangun komunikasi efektif dengan beberapa Kepala Desa (Kades) dan seluruh Camat di Sumenep. Artinya apa, ketika diketahui ada Kades yang melakukan pemungutan terhadap masyarakat dengan angka 2 sampai 5 juta saja kami bisa datang ke tempat,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Jumat (11/9).
Pihaknya mengatakan, komunikasi yang dibangun itu tentu dalam bentuk pelayanan, agar masyarakat tetap taat membayar pajak.
“Kita ambil, kita datang langsung apabila jaringannya bagus, kita layani disitu. Karena kami sudah punya mobil layanan PBB. Tapi manakala tidak, kita ambil uangnya atau kita arahkan untuk setorkan ke Bank Jatim. Sebab kita bersama Bank Jatim memfasilitasi untuk diterbitkan kuitansi bayarnya,” terangnya.
Sehingga, sambungnya, tidak ada lagi istilah masyarakat telah membayar pajak namun di sistem perbankan maupun BPPKAD tidak tercantum.
“Dengan seperti itu, semuanya diarahkan dengan menggunakan Bank Jatim sebagai media Bank refrensi kami,” ujarnya.
Pihaknya mengaku, sejak terjadinya pandemi, BPPKAD baru menggerakkan PBB pada pertengahan Agustus 2020 kemarin.
“Contohnya di Kelurahan kami off kan dulu karena situasinya tidak memungkinkan, kami memilih untuk stay dulu. Tetapi setelah Agustus dan banyak pertimbangan tertentu, dan dari pusat juga telah digerakkan karena masuk masa New Normal, maka secara bertahap kita sudah lakukan itu,” jelasnya.
Buktinya, dari evaluasi yang telah dilakukan selama satu bulan kemarin, ada hasil 30 persen PAD terbayarkan.
“Khusus kelurahan kita coba dioptimalkan, sudah 30 persen PAD sudah terbayar. Target kami sampai pertengahan Oktober, Kelurahan tuntas dan bergerak ke yang lain. Beberapa Kades sudah menghubungi kami. Dan kami langsung kami ambil. Untuk memastikan siapa saja yang sudah bayar,” papar dia.
Sehingga, lanjutnya, bersama Kades langsung bisa disetorkan ke perbankan. Sebab, diharapkan pembayaran semua menggunkan non tunai.
“Kita tidak terima uang. Lalu kita bersama Bank Jatim menyiapkan bukti bayar pada masyarakat yang diakui secara sistem,” imbuhnya.
Kedepan, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi dan mengerakkan sosialisasi tersebut melalui media.
“Terus kita sudah juga bergerak untuk melakukan pemungutan termasuk di PBB,” pungkasnya. (Mp/al/rul)
