SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Daerah

Pedemo Tolak Pilkades Sebut Komisi I DPRD Pamekasan Segerombolan ‘Sarjana Hoaks’

Avatar
×

Pedemo Tolak Pilkades Sebut Komisi I DPRD Pamekasan Segerombolan ‘Sarjana Hoaks’

Sebarkan artikel ini
Saat ribuan massa aksi gelar demo di depan Kantor DPRD Pamekasan menolak pelaksanaan Pilkades serentak di tahun 2023. (Mohammad Munir)

PAMEKASAN, MaduraPost – Pihak Komisi I DPRD Pamekasan dianggap tak ubahnya segerombolan para ‘Sarjana Hoaks’ oleh massa aksi tolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Kabupaten Pamekasan.

Sebab apa yang dinyatakan oleh pihak Komisi I DPRD Pamekasan pada beberapa waktu lalu yang mengatasnamakan 45 anggota DPRD menyetujui Pilkades itu akan digelar tahun 2023 ini, kata Abdus Salam Marhaen (Ketua FAMAS) dalam aksi demonya, itu tidak benar atau Hoaks.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Warga Sumenep Hilang Saat Melaut, Keluarga Nyatakan Korban Tidak Bisa Berenang

“Saya pastikan apa yang disampaikan pihak Komisi 1 utamanya Ali Masykur selaku Ketua tersebut bohong. Sehingga patut mereka (Komisi I DPRD Pamekasan, red) dikasih julukan para Sarjana Hoaks,” kata Marhaen (akrab disapa) mengawali orasi aksi demonya, Rabu (8/3 /2023).

Sementara menurut Aktivis senior Samhari yang juga menjadi Orator dalam aksi demo Tolak Pelaksanaan Pilkades itu menyatakan, bahwasanya arguments atau pernyataan Legislator perihal dukungan untuk gelaran Pilkades itu terbantahkan.

Baca Juga :  Satu lagi Milenial dari Pantura, Fahmi Resmi Jadi Caleg Pamekasan Dapil III

“Karena Legislator itu tidak mampu mempertahankan arguments atau pernyataannya dihadapan massa aksi yang menolak Pelaksanaan Pilkades serentak di tahun 2023 ini tadi,” kata Samhari saat ditemui usai demo.

Diketahui, pada beberapa waktu yang lalu Ali Masykur selaku Ketua Komisi I DPRD Pamekasan menyatakan “saya anggota DPRD Kabupaten Pamekasan mewakili 45 anggota menyatakan bersedia dan setuju Pilkades digelar tahun ini, dengan catatan pergeseran anggaran tidak melanggar undang-undang, aturan dan hukum yang berlaku”.

Baca Juga :  Menuju Era Kenormalan, Prokes Belum Utuh Diterapkan di Sumenep

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp Madura Post sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.