SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Daerah

Pantai Selatan Pamekasan Direklamasi, Politisi Partai Gerindra Meradang

Avatar
×

Pantai Selatan Pamekasan Direklamasi, Politisi Partai Gerindra Meradang

Sebarkan artikel ini

PAMEKASAN, Madurapost.id – Khairul Kalam, politisi dari Partai Gerindra Pamekasan meradang akibat pantai selatan pamekasan di obrak abrik dengan Reklamasi Ilegal.senin (13/07/2020)

Hal tersebut diakibatkan pemilik reklamasi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dengan se – enaknya membuat daratan baru di pinggir pantai selatan pamekasan padahal Kabupaten Pamekasan tidak masuk pada Zona yang bisa melakukan / membuat Reklamasi (daratan baru).

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Menurut Khairul Kalam, jika mengacu pada Peraturan Reklamasi dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2018 – 2038. Kabupaten Pamekasan tidak masuk pada zona yang bisa membuat Daratan Baru (reklamasi) di pinggir pantai.

Baca Juga :  LSM GEMPUR Minta Reklamasi Ilegal di Pantai Ambat Segera Ditutup

” pada pasal 77 hingga 80, ada tiga zona di yang boleh melakukan reklamasi yaitu Zona WKOPP, Zona Industri dan Zona Bandar udara, dimana untuk pamekasan sendiri tidak masuk pada semua zona tersebut dengan kata lain di wilayah Kabupaten Pamekasan tidak boleh ada reklamasi” jelasnya.

Jika mengacu pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomer 1 tahun 2018 – 2020, di Selat Madura yang bisa membuat Reklamasi (daratan baru) hanya di Zona
Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yaitu di Kabupaten Sumenep (NLP 3507-03).

Baca Juga :  Desa Jrangoan Kabupaten Sampang Ajak Warga Ikuti Lomba Desa Berseri 2022

Menindak lanjuti temuan Reklamasi Ilegal tersebut, khairul kalam akan mengirim Surat Aduan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas terkait.

“dalam waktu dekat kami akan mengirim surat aduan atau laporan ke Kementrian KKP untuk di tindak lanjuti” tegasnya.

Selain melanggar Perda Provinsi Jawa Timur, pemilik Reklamasi juga membabat pohon Mangrove di akibat reklamasinya.

Baca Juga :  Untuk Mempererat Tali Silaturahmi, Pimpinan Bani Group Bersama NGO Serta Jurnalis Lakukan Bukber

Hal tersebut melanggar pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. (Mp/liq/rus) 

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.