PAMEKASAN, MaduraPost – Berbagai persoalan yang menghimpit Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur bak bencana alam yang saat ini sedang heboh-hebohnya dan sangat ngetrend disuarakan oleh beberapa kontraktor di Pamekasan yang realiasi proyeknya baru sebulan sudah amburadul.
Beberapa persoalan yang sampai saat ini sepertinya masih berada dalam kandungan ibunya tersebut adalah persoalan KCM, mobil siGap dan pencemaran nama baik Ketua NU Pamekasan (akun facebook Mohammad Izul).
Semua persoalan yang tiada realnya itu menjadikan masyarakat Pamekasan seperti katak dalam tempurung, berteriak, mengeluh dan hilang kepercayaan terhadap jati diri daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Gerbang Salam.
Kendati demikian, Abdus Marhaen Salam yang sejatinya merupakan seorang aktivis penegak kebijakan dari Front Aksi Massa (FAMAS) mengatakan, kalau krisis kepercayaan rakyat Pamekasan kepada Pemerintah Daerah sudah semakin akut dengan banyaknya persoalan yang tak kunjung menemukan titik penyelesaian.
“Rakyat Pamekasan hari ini sedang menunggu action Pemerintah, seperti paling tidak dari semua penghargaan yang diterima langsung oleh bapak Bupati, yang mana hal itu seharusnya diikuti oleh tuntasnya persoalan yang ada. Soal KCM dan Mobil Sigap harus tuntas agar dipenghujung kekuasaannya Bupati Baddrut Tamam tidak menyisakan cerita yang memilukan dan memalukan,” kata Abdus Marhaen Salam pada saat ditemui di Cafe Melati, Rabu (27/1/2021).
Lain dari itu, salah seorang aktivis senior sekaligus sebagai praktisi hukum Khalis menuturkan, beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan itu adalah persoalan klasik. Sehingga ini sebagai indikasi kekosongan Pemerintahan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada Pamekasan.
“Mulai dari persoalan yang saat ini sangat jelas persoalan pelaksanaan kegiatan program yang acak-acakan, dimana beberapa program yang masih belum serah terima sudah rusak, banyaknya CV-CV dan PT dari luar daerah yang masuk ke Pamekasan yang tidak jelas siapa kemudian yang mengendalikan,” tuturnya.
Terus kemudian masalah terkait pencemaran nama baik terhadap Ketua NU Pamekasan itu, papar Khalis, pihaknya tidak menemukan dalam persoalan tersebut Bupati Baddrut Tamam turut melakukan tindakan dan penekanan terhadap Polda Jatim untuk melakukan pengusutan.
“Karena secara nyata saya tidak melihat Bupati Pamekasan melakukan itu. Jadi ini sebenarnya kekosongan Pemerintahan, tapi bukan arti kosong jabatan, tetapi ketidakhadiran Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Bupati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kalau menurut pandangan saya kayaknya itu disengaja, mobil siGap tidak jelas karena memang tidak ada kesigapan. Jadi kekosongan Pemerintahan baik ekskutif maupun legislatif,” paparnya.
(Mp/nir)
