SUMENEP, MaduraPost – Hingga akhir Juni 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mencapai 55,62 persen.
Capaian ini dinilai sebagai buah dari strategi kebijakan fiskal yang cermat, didukung oleh reformasi birokrasi internal, pendekatan teknokratis, serta sistem manajemen yang berbasis data.
Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Pada fase ini, tantangan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah semakin menguat, menyusul berkurangnya ketergantungan terhadap Dana Transfer Umum (DTU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Kalau kita bicara secara makro, maka kita harus mampu menunjukkan bahwa pembangunan di Sumenep tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana dari pusat. PAD itu adalah simbol kedaulatan fiskal kita sendiri,” ujar Akh. Sugiharto, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Sumenep, Jumat (4/7).
Meskipun torehan angka tersebut menunjukkan progres yang menggembirakan, Sugiharto menilai masih ada tantangan struktural yang harus diatasi.
Ia mengungkapkan, bahwa kontribusi PAD saat ini masih terkonsentrasi di wilayah kota dan berasal dari sektor-sektor formal seperti perhotelan, rumah makan, pajak reklame, serta PBB-P2 yang dominan di daerah padat penduduk.
Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya soal angka, melainkan cerminan kinerja birokrasi yang mulai menunjukkan efektivitas.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana keberhasilan ini dapat dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Angka PAD bukan semata statistik keberhasilan. Di balik itu, ada indikator penting yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika para pelaku UMKM, pemilik warung, hingga restoran secara konsisten membayar pajak, itu karena mereka yakin bahwa dana yang mereka setorkan dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya memaparkan.
Sugiharto menambahkan, bahwa pencapaian PAD di semester pertama bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari transformasi.
Ia percaya bahwa perubahan fiskal di daerah bisa terjadi, asalkan dibangun dari akar rumput, berbasis data, dan diperkuat oleh kepercayaan publik.
“Angka 55,62 persen itu bukan garis finis. Itu tanda bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah, dengan panduan data dan keyakinan masyarakat sebagai landasan,” jelasnya lebih lanjut.
Bapenda Sumenep, katanya, tak ingin terlena dengan capaian sementara ini. Ia menyadari bahwa memasuki paruh kedua tahun fiskal, tantangannya akan lebih berat, sebab beberapa sektor cenderung stagnan menjelang tutup tahun.
Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan peta jalan yang diyakini mampu menjaga momentum hingga target PAD tahun ini bisa terlampaui.
“Pajak bukan semata kewajiban administratif. Ia mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya,” pungkasnya.***
