SUMENEP, MaduraPost – Dunia pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali dibuat geger.
Seorang oknum bernama Syamsul Arifin diduga melakukan aksi penipuan dengan mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep serta mencatut nama Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Modus pelaku adalah menghubungi langsung Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dliyaut Thalibin, KH. Qusyairi Muhammad, di Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, dan mengaku sebagai utusan resmi dari Pemkab.
Ia menawarkan program bantuan senilai Rp200 juta untuk keperluan rehabilitasi bangunan pesantren, pengadaan kamar mandi, serta fasilitas lainnya.
Yang lebih mencengangkan, oknum tersebut mengklaim bahwa bantuan ini merupakan program langsung dari Bupati Sumenep.
Ia bahkan meminta dana awal sebesar Rp5 juta sebagai syarat pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan setelah pengurus yayasan, K. Fahmi Baharis, mencurigai sikap dan cara komunikasi pelaku yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat resmi.
Setelah ditelusuri, tidak ada surat tugas atau dokumen resmi dari Pemkab yang dapat dibuktikan oleh pelaku.
Menanggapi hal ini, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, bereaksi keras dan mengutuk tindakan oknum yang dinilai sangat merusak citra pemerintah daerah.
“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang mencatut nama saya atau mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tujuan-tujuan penipuan. Ini bukan hanya tindakan kriminal, tapi juga penghinaan terhadap integritas pemerintahan dan dunia pendidikan di daerah ini,” tegas Bupati Fauzi pada MaduraPost, Senin (7/4) malam.
“Saya tegaskan, Pemkab Sumenep tidak pernah memiliki program bantuan seperti yang disebutkan oleh oknum tersebut, apalagi mengutus seseorang bernama Syamsul Arifin. Semua program pemerintah selalu melalui mekanisme resmi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Bupati Fauzi juga menekankan bahwa nama pemerintah tidak boleh digunakan sembarangan. Ia menyebut kasus ini sebagai bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.
“Ini bentuk penipuan yang sangat serius. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar segera menindak pelaku. Saya tidak ingin ada satu pun lembaga pendidikan di Sumenep yang menjadi korban permainan kotor seperti ini,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan rasa prihatin dan meminta agar para pimpinan pondok pesantren serta masyarakat luas lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan.
“Saya mengimbau semua elemen masyarakat, khususnya para pengasuh pesantren, kepala sekolah, dan pengelola yayasan, untuk tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku membawa program pemerintah. Jangan ragu untuk mengecek langsung ke dinas terkait atau ke Pemkab bila ada tawaran bantuan yang mencurigakan,” ucap Bupati dengan nada serius.
“Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk menipu. Kami jaga kepercayaan ini, dan saya pastikan, tidak akan ada celah bagi oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan nama baik pemerintahan,” tutupnya menimpali.***
