Scroll untuk melanjutkan membaca
Sosial

Melalui KI PBJ, KPI Jawa Timur Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Perempuan dan Kelompok Rentan

Avatar
×

Melalui KI PBJ, KPI Jawa Timur Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Perempuan dan Kelompok Rentan

Sebarkan artikel ini
Foto bersama peserta kegiatan media briefing KI PBJ sekaligus mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), di Hotel Arcadia Surabaya. 

PAMEKASAN, MaduraPost – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, meminta keberadaan Keterbukaan Informasi dalam masalah Pengadaan Barang/Jasa (KI PBJ) untuk membela atau pro kepada nasib perempuan dan kelompok rentan.

Sehingga pembangunan yang ada bisa dinikmati oleh semua warga negara tanpa memandang status atau nasib sosial. Sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca

Dalam aturan tersebut, menjelaskan bahwa badan publik berkewajiban membuka informasi pengadaan atau PBJ. Kemudian PerKI mengklasifikasikan jika KI PBJ sebagai akses informasi, wajib memberikan pengumuman secara berkala.

Sekwil KIP Wilayah Jawa Timur, Fifi Ekawati Rohmah, mengatakan, KI PBJ harus bisa mengambil peran penting untuk menyediakan informasi transparan dan menciptakan ruang publik yang aman bagi masyarakat.

Baca Juga :  Pramuka Sampang Sukses Gelar Musran secara Serentak

“Termasuk kaum perempuan dan kelompok rentan, diberi peran pengawasan agar proses KI PBJ tidak curang atau sarat korupsi,” kata Fifi Ekawati Rohmah dalam kegiatan media briefing KI PBJ sekaligus mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), di Hotel Arcadia Surabaya, Sabtu (2/12/2023).

Menurutnya, KPI Jawa Timur sebagai organisasi massa gerakan perempuan yang aktif memperjuangkan perubahan kebijakan memandang perlu mengawal KI PBJ pada sektor pelayanan publik.

Termasuk, di antaranya tentang pengenalan masalah sunting, pembangunan fasilitas umum yang ramah kelompok rentan, seperti perempuan, lansia, dan disabilitas, serta pencegahan kekerasan seksual.

Baca Juga :  Pesan Bupati Sumenep di Hari Pahlawan 10 November

Selain itu, lanjut Fifi, pemerintah melalui KI PBJ dari sektor publik, memperhatikan akses pembangunan dan penerangan jalan.

Sebab angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur sangat tinggi sebagaimana laporan kekerasan seksual di pinggir jalan, akibat penerangan jalan yang minim.

“Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan data 2022, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Kata dia, tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Jawa Timur, dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), terhitung sejak 2022 sedikitnya ada 2.367 kasus.

Baca Juga :  Andai Jadi Provinsi, 6 Alasan Pamekasan Layak Jadi Ibu Kota Madura

Angka ini cukup meningkat bila dibandingkan tahun 2021 yang tembus 2.144 kasus. Sementara per 21 Agustus 2023 terdapat 836 kasus.

Data ini berdasarkan data SIMFONI-PPA KPPA yang direkap oleh tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

Fifi mengungkapkan, tingginya kasus ini patut menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya dengan melakukan upaya penanganan dan pencegahan dengan didorong menciptakan ruang publik yang ramah.

“Seperti adanya penerangan jalan raya memadai, ini sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap dia.***

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.