SUMENEP, MaduraPost – Masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, soroti anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Selasa, 22 Maret 2022.
Aspirasi ini lahir dari Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD). Mereka menilai, anggaran Pokir DPRD Sumenep saat ini masih terlalu tinggi.
Hal ini membuat pihaknya mengusulkan agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep dipangkas, jika tidak ingin dihilangkan sama sekali.
“Saya tidak mengatakan Pokir dewan itu tidak penting. Tapi melihat situasi keuangan Sumenep saat ini yang sangat memperihatinkan dan PAD-nya turun akibat pandemi Covid-19, saya kira memangkas anggaran Pokir bisa jadi solusi,” kata Direktur GPMD, Fathol Bari mengungkapkan pada sejumlah media, Selasa (22/3).
Dia menegaskan, tak hanya anggaran Pokir, anggaran perjalanan dinas harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Minimal, kata Fathol, sampai semuanya kembali normal bahkan meningkat.
“Mengingat keuangan Negara semakin defisit, DAU makin tahun semakin turun, maka sudah semestinya semua Pokir di Jatim turun,” kata dia menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumenep Sumenep, Fajar Rahman mengungkapkan, bahwa Pokir adalah program yang diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil Reses. Kemudian diberikan kepada Bappeda.
“Nah, oleh Bappeda didistribusikan ke OPD terkait. Kami di Sekretariat tidak banyak tahu kalau soal Pokir anggota DPRD. Itu urusan anggota dengan Bapak Bupati,” kata mantan Kepala Satpol PP Sumenep ini.
Pihaknya enggan berkomentar lebih banyak terkait adanya desakan elemen masyarakat agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep diturunkan selama masih suasana pandemi Covid-19.
“Itu anggarannya tidak masuk di Sekretariat. Anggaran yang masuk di Sekretariat itu hanya perjalanan dinas, sidang paripurna. Itu saja. Kalau Pokir tidak tahu kami,” dalihnya.
