SUMENEP, Madurapost.id – Aliansi Mahasiswa Peduli Sumenep (AMPS) uraikan beberapa tuntutan saat gelar audiensi bersama Bupati Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Hal itu dikatakan Koordinator AMPS, Hendra Prayogi, bahwa usai mengkaji beberapa hal, yakni pertama berkaitan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), kedua persoalan anggaran, ketiga soal Surat Edaran (SE) yang sedang berproblematika dibawah berkaitan Rapit Test dengan biaya Rp 300,- sampai Rp 400,.
“Kami menyampaikan hal itu, tadi pak Bupati mengapresiasi, harapannya kedepan bisa melibatkan Mahasiswa dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar ada transparansi,” katanya, pada awak media, Senin (8/6/2020).
Hendra menilai, ada beberapa kebijakan Pemkab yang sangat luar biasa. Hanya saja, pengawalan masih kurang. Dia mencontohkan, beberapa Dinas masih belum melakukan transparansi data di beberapa media, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait anggaran covid-19.
“Dibeberapa Desa dan Kecamatan itu juga belum terlaksana masalah kebijakan yang dikeluarkan Pemkab. Sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa harus ada pengawalan kebijakan. Agar kebijakan yang dikeluarkan Pemkab benar-benar terlaksana dibawah,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Koordinator MPS, Nur Muhammad, juga menyampaikan terkait audiensi bersama Bupati Sumenep.
“Rekomendasi kita di masalah anggaran yaitu kita meminta pengawasan. Soalnya sejauh ini yang disampaikan oleh pihak Kabupaten ini hanya penyediaan 95 miliar itu,” kata dia.
Nur meminta, agar pengawasan anggaran lebih dimaksimalkan lagi kedepan dan melibatkan semua elemen.
“Kami meminta pengawasan karena ini masih berlanjut panjang. Kami meminta realisasi itu dimantapkan dan kemudian meminta konsolidasi dan menyerap aspirasi dari berbagai lini masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Busyro Karim, menerangkan jika telah menjawab semua aspirasi mahasiswa.
“Kami tentu saja menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan mahasiswa, dan pengamatan yang dinilai sebagai masalah. Tapi meskipun jawaban itu tidak memuaskan 100 persen, secara sudah ada gambaran tentang bagaimana kami bekerja,” kata Busyro, usai audiensi.
Perihal pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edi Rasiyadi, terkait serapan anggaran covid-19 telah cair, dia menuturkan apabila masih dalam proses tahapan pencairan Kas Daerah (Kasda) ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Seperti saat pak Sekda berbicara anggaran 12 miliar sudah cair untuk covid-19, tapi pada saat yang lain pak Sekda bilang ini baru sekitar 2 miliar. Dan kami sudah jelaskan itu. Itu baru cair dari Kasda ke OPD terkait, tapi OPD belum semuanya dilaksanakan karena masih menunggu. Itu kan bagian dari klarifikasi,” tuangnya. (Mp/al/kk)
