Mahasiswa Demo Dispertan Sampang Protes Kelangkaan Pupuk Subsidi 

  • Bagikan

SAMPANG, MaduraPost – Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kabupaten Sampang (Formasa), menggelar aksi di depan kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang.

Mereka memperjuangkan nasib petani. Sebab yang terjadi di bawah, petani mendapatkan kelangkaan pupuk mahal dan langka.

Kedatangan massa tersebut, tidak lain tujuannya untuk mengkritisi kinerja dinas terkait yang dinilai lemah dalam mengatasi stok pupuk bersubsidi hingga petani gagal panen tahun ini.

Massa aksi tak segan – segan menuding Dinas Pertanian tidak becus. Karena, stok pupuk bersubsidi untuk petani semakin hari dinilai semakin langka dan mahal.

Koordinator Aksi, Arifin menuding Dispertan tidak mampu mengamalkan amanah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 Bab V, Pasal 15 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)pupuk bersubsidi di bidang pertanian.

BACA JUGA :  Pemkab Pamekasan Tak Serius Pantau Transaksi Tembakau

“Dinas harus mengontrol kebijakan harga eceran pupuk serta mendistribusikan pupuk bersubsidi secara merata kepada para petani,” kata Arifin dalam aksinya.

Tak hanya itu, kinerja Balai Pelatihan Pertanian (BPP) dan Badan Penyuluh Lapangan (BPL) juga tak luput dari sorotan massa. Mereka secara tegas meminta praktek dugaan jual-beli pening padi oleh oknum tertentu segera diusut.

“Kami meminta Dispertan mengevaluasi kinerja BPP dan BPL yang terindikasi menggosok tuntas pening padi gratis untuk diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dispertan Sampang, Suyono mengatakan, sejak awal pihaknya telah mengusulkan daftar penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Wacana Bantuan Mesin Untuk Pengusaha Genteng Menunggu Tanda Tangan Bupati

“Semua petani yang sudah masuk dalam daftar e-RDKK berhak menerima pupuk brsubsidi,” ucapnya.

Menurut Suyono, pupuk bersubsidi sekarang masih dalam tahap transisi dan harus dijual sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Kementan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami meminta kepada para distributor-distributor bertindak tegas dan mengecek langsung kelapangan, apabila ada kios-kios resmi yang menjual pupuk subsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), langsung dipecat saja,” tegasnya.

“Tapi bagi petani yang menerima di kelompok tani, itu memang ada biaya lain-lain, misalnya biaya transport,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Pandemi Covid-19 dan Krisis Ekonomi, Begini Kata Ketua Kadin Sumenep

Soal dugaan jual beli bibit padi, lanjut Suyono, pada tahun 2019 lalu pihaknya menerima bantuan sebanyak 320 ton. Sementara tahun ini jumlahnya berkisar 2.770 ton. Sehingga, apabila benar terdapat indikasi demikian maka pihaknya akan menindak tegas.

“Jadi kami merasa sakit hati apabila ada bibit padi yang diperjualbelikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Maka saya akan meminta kepada para penyuluh untuk mengecek ke lapangan, di daerah mana kelompok yang menjual benih padi tersebut, karena itu sudah merugikan para petani, saya tidak mau itu terjadi,” pungkasnya.

(Mp/man/rus) 

  • Bagikan