SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
DaerahHeadlinePemerintahan

Legislatif Golkar Jatim Minta Pemkab Kawal “New Normal” Pondok Pesantren

Avatar
×

Legislatif Golkar Jatim Minta Pemkab Kawal “New Normal” Pondok Pesantren

Sebarkan artikel ini

SAMPANG, MaduraPost – Rencana pemerintah yang akan melakukan kajian “New Normal” di tengah masih tingginya angka kasus penyebaran virus Corona (Covid-19), mendapat perhatian khusus dari DPD Partai Golkar Jawa timur (Jatim). Khususnya di lingkungan Pondok pesantren (Ponpes) di Jatim

Wakil ketua Bidang Kerohanian DPD Partai Golkar Jatim Muhammad bin Mu’afi Zaini mengatakan, hingga saat ini pondok pesantren masih tercatat sebagai tempat yang bersih dan zero dari wabah virus Corona. Karena itu lingkungan ponpes harus dijaga dengan baik agar tetap terhindar dari wabah tersebut. Terutama ketika nantinya semua santri telah kembali ke ponpes masing-masing.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Desa Terdampak Ekplorasi Migas Tidak Dilibatkan, Aktivis Jaka Jatim Audiensi Bersama DPRD Sampang

“Ketika nanti para santri sudah masuk ke pondok. Mereka tidak kemana-mana, tidak berinteraksi dengan oreng luar. Karena itu penting sekali untuk dijaga dan ada perhatian penuh dari pemerintah,” kata Gus mamak sapaan akrab Muhammad bin Mu’afi Zaini, Senin (01/06).

Menurut Gus Mamak, dengan adanya perhatian penuh terhadap pondok pesantren, Maka ada sekitar 1,1 juta santri di Jatim yang akan terlindungi dari wabah tersebut. Sehingga secara signifikan akan terjadi penurunan pergerakan manusia di usai aktif pada tingkatan masyarakat sehingga penyebaran virus Corona bisa dikendalikan.

Baca Juga :  Warga Desa Bira Barat Penuhi Panggilan Kejari Sampang Didampingi LSM JCW Jawa Timur

“Tapi jika proses kembalinya santri ke pesantren tidak dikawal dengan baik, tidak dilakukan screening kesehatan dan semacamnya. Efeknya akan buruk, mengingat tingkat kepadatan dan interaksi di pondok sangat intens,” papar Pengasuh Ponpes Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang itu.

Anggota DPRD Pemprov Jatim itu meminta agar pemerintah terlibat secara langsung dalam proses pengembalian santri ke pesantren. Mulai dari menyiapkan protokol kesehatan, menyediakan alat rapid test dan memberikan pendampingan dalam proses screening.

Baca Juga :  Fakultas Pertanian Unira Gelar Kemah Bakti Mahasiswa di Batukerbuy 

Proses screening jangan dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren. Sebab banyak pesantren di Jatim yang tidak paham terkait dengan penangananan kesehatan, sehingga harus ada pendampingan dari pemerintah tujuannya agar semua proses tersebut berjalan dengan baik.

“Jika proses pengembalian santri berjalan sukses tanpa membawa virus. Bukan tidak mungkin doa dari 1,1 juta santri akan menjadi ihtiyar batin memerangi covid 19, sehingga kasus Covid-19 di Jatim bisa segera tuntas,” pungkasnya. (Mp/zen/kk)

.

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.