SUMENEP, MaduraPost – Ketua KPU Sumenep, Rahbini, dinilai telah berbohong dalam sebuah pernyataan tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditengarai bermasalah.
Rekrutmen badan adhoc atau calon penyelenggara pada pemilihan umum yang diselenggarakan KPU Sumenep, Madura, Jawa Timur, nyata-nyata penuh dengan mafia.
Semula kabar ini dianggap sebagian orang sebagai bentuk protes karena tidak lolos seleksi. Namun, jika dilihat lebih lanjut ada beberapa kondisi yang nyaris hampir sama terjadi di berbagai daerah tak terkecuali di Kabupaten Sumenep.
Sebab, di Sumenep kabar ini sempat menyedot perhatian publik sejak rekrutmen PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 lalu berlangsung.
Lantas bagaimana dengan rekrutmen badan adhoc untuk Pemilukada kali ini?
Berdasarkan catatan yang berhasil dihimpun media ini, ada dugaan peran lintas sektor hingga klausul perjanjian ‘potong bebek angsa’ yang tampak begitu jelas menjadi topik pembahasan pasca pengumuman CAT berlangsung untuk seleksi PPK.
Ironisnya, meski hasil tes CAT nilai bakal calon penyelenggara bertengger di urutan teratas namun pasca tes wawancara mereka harus gigit jari lantaran ada dugaan peran oknum tersebut yang biasa diistilahkan sebagian TikToker dengan sebutan ‘Dekengan Pusat’ atau ‘Orang Dalam’.
Begitu pun dengan rekrutmen PPS. Para calon penyelenggara yang bertugas di masing-masing kelurahan atau desa juga harus lihai membangun komunikasi lintas sektoral manakala namanya ingin berada di peringkat 1 sampai 3. Sebab, di urutan keempat sampai enam hanya ‘ban serep’ saja.
Namanya ‘ban serep’ apabila roda kendaraan kempis akibat tersandung duri atau mengalami kecelakaan baru bisa diganti dengan ban cadangan itu. Sama seperti yang terjadi di Desa Jelbudan, Kecamatan Dasuk.
Ada pengurus partai politik yang nyata lolos seleksi administrasi hingga hampir dilantik oleh KPU Sumenep hari ini Minggu, 26 Mei 2024.
Namun, pasca ramai diberitakan sejumlah media, KPU Sumenep mengaku langsung melakukan rapat koordinasi. Hasilnya, nama calon PPS dari pengurus partai politik besar di tingkat kecamatan itu pun diganti.
Keteledoran KPU Sumenep saat masa penjaringan bakal calon anggota PPS begitu tampak. Alasan apabila pendaftar namanya tercatut di SIPOL bisa gugur dengan surat pernyataan hanya bualan belaka saja. Buktinya, masih ada nama bakal calon PPS lolos seleksi.
Lantas apa peran dan keberadaan SIPOL yang dibanggakan milik KPU RI itu?
Ketua KPU Sumenep, Rahbini mengungkapkan, insiden lolosnya pengurus parpol saat tahap pendaftaran hingga lolos seleksi administrasi karena proses pendaftarannya dilangsungkan secara online lewat SIAKBA dan mencapai ribuan orang.
Hal itu diutarakan seusai KPU Sumenep melantik 1002 PPS pada Pilkada 2024 di Gedung Graha Adi Poday, Jalan Trunojoyo Nomor 124 Kolor Sumenep.
“Di SIAKBA itu teman-teman yang sekitar dua ribuan (pendaftar, red) mungkin ada beberapa (pengurus parpol, red) itu melampirkan surat pengunduran diri dari parpol tapi masih belum 5 tahun. Sehingga secara otomatis karena belum 5 tahun maka tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu,” ungkapnya, saat dikonfirmasi media, Minggu (26/5) siang.
“Sehingga kita kemarin berdasarkan masukan dari masyarakat terus menindaklanjuti secara cepat dan langsung dilakukan pergantian antarwaktu. Iya secara otomatis nomor 4 yang dilantik,” imbuhnya.
Pernyataan Rahbini seakan ibarat peribahasa ‘lain di mulut lain di hati’. Sebab, sehari sebelumnya, yakni pada Sabtu 25 Mei 2024, Komisioner KPU Sumenep Divisi Perencanaan dan Data, Syaifurrahman mengungkapkan bahwa nama-nama yang lolos sebagai calon anggota PPS sudah dilakukan pemeriksaan data sejak tahap awal pendaftaran dimulai.
“Jadi itu sudah penyaringan. Apakah tercatut namanya di SIPOL dan melampirkan surat keterangan atau tidak maka apabila melampirkan iya lulus administrasi. Jika tidak maka iya tidak lulus. Jadi, tidak masalah,” katanya.
Ironisnya, pernyataan Ketua KPU Sumenep, Rahbini di atas justru bertolak belakang dengan kondisi Hasan, calon PAW PPS Desa Jelbudan, Kecamatan Dasuk.
Jika Rahbini menyebut telah melakukan koordinasi dan bahkan nama calon PPS yang tercatat sebagai pengurus aktif PKB di kecamatan setempat mengundurkan diri. Faktanya, hal itu adalah kebohongan besar. Sebab, calon PAW nomor urut 4 atas nama Hasan tidak pernah dihubungi apalagi dilantik.
“Sejauh ini saya tidak menerima informasi apapun dari KPU. Dan saya tidak tahu apa-apa terkait pelantikan itu,” ujar Hasan, salah satu calon anggota PPS yang mestinya dilantik.
“Saya tidak dilantik. Dari tadi pagi saya ada di rumah tidak kemana-mana,” tambah dia lebih lanjut.
Diketahui, pendaftar PPS di Desa Jelbudan ada 4 orang yakni Buzairi, Hosen, Sri Asia Yuniwati dan Hasan.
Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumenep, Moh. Rusydi Zain ZA mengaku belum mendengar kabar tersebut. Dia bahkan belum bisa memastikan terkait informasi yang beredar.
“Berkaitan dengan pengurus parpol yang lulus PPS, tentu itu menjadi perhatian kami,” kata Rusydi saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya.
Meski begitu, kata dia, Bawaslu Sumenep akan segera melakukan pengawasan terhadap pengumuman hasil seleksi PPS yang dikeluarkan oleh KPU.
Menurutnya, jika kemudian ditemukan kejanggalan atau pelanggaran, maka Bawaslu Sumenep akan merekomendasikan kepada KPU nama-nama yang masuk dalam parpol tersebut supaya diganti atau di PAW.
“Kami instruksikan itu untuk di cek satu persatu, nama-nama yang lulus PPS. Karena kepengurusan parpol itu bisa dicek melalui NIK di SIPOL itu. Biasanya kan itu jadi syarat utama di seleksi PPS, kalau itu dilanggar maka itu disebut pelanggaran,” tegas Rusydi.
“Namun sampai saat ini kami belum menemukan itu. Akan tetapi informasi yang muncul ke publik itu menjadi salah satu perhatian kami untuk melakukan pengawasan ke depan,” tambahnya.
Sekretaris PKB Sumenep, Moh. Syaiful A’la, masih bungkam soal insiden pengurus partainya lolos dan hampir dilantik jadi PPS. Saat dikonfirmasi media yang bersangkutan belum merespons.
Respons keras soal sengkarut rekrutmen penerimaan anggota PPK dan PPS juga datang dari aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim).
Koordinator Dear Jatim Sumenep, Mahbub Junaidi mengungkapkan rekrutmen penerimaan PPK dan PPS terdapat sejumlah indikasi kecurangan. Motifnya, banyak calon PPK dan PPS diduga dimintai upeti agar bisa lolos seleksi.
“Kami sudah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman dan hasil tangkap layar chatting. Nanti akan kami laporkan ke polisi,” ucapnya.***
