Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum & Kriminal

KPI Prihatin Jawa Timur Provinsi Tertinggi Kedua Indonesia Kasus Kekerasan Perempuan

Avatar
×

KPI Prihatin Jawa Timur Provinsi Tertinggi Kedua Indonesia Kasus Kekerasan Perempuan

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI: data Komnas Perempuan dan KPPA, angka kasus terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur meningkat tinggi. (ist/MP)

PAMEKASAN, MaduraPost – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, sangat prihatin melihat data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, jika Jawa Timur masuk provinsi tertinggi kedua di Indonesia jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sekwil KIP Wilayah Jawa Timur, Fifi Ekawati Rohmah, mengatakan, tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Jawa Timur, tidak hanya didata Komnas Perempuan, melainkan terbaru data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca

“Kondisi kaum dan nasib perempuan hingga kini banyak mengalami kejadian dan peristiwa mengancam, hingga mengarah pada motif seksual. Kejadian ini banyak terjadi di akses atau jalanan umum,” kata Fifi Ekawati.

Baca Juga :  Gubernur Khofifah Indar Parawansa Liburkan Sekolah se-Jatim Karena Virus Corona

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam data KPPA terhitung sejak 2022 ada 2.367 kasus. Angka ini cukup meningkat bila dibandingkan tahun 2021 yang tembus 2.144 kasus.

Sementara data SIMFONI-PPA KPPA yang direkap oleh tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, per 21 Agustus 2023 terdapat 836 kasus.

Untuk menangani masalah tersebut, Fifi meminta kebijakan dan peran serius pemerintah terutama stakeholder yang menangani keterbukaan informasi (KI) pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk bisa mengelola badan publik tersebut secara transparan.

Terutama memberi akses khusus kepada kaum perempuan dan kelompok rentan dalam bidang pembangunan dan penerangan jalan.

Baca Juga :  Tuai Polemik, Kades Prancak Sumenep Diduga Gadaikan 15 SK Perangkat Tanpa Izin

Sebab angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur sangat tinggi sebagaimana laporan kekerasan seksual di pinggir jalan, akibat pembangunan penerangan jalan yang minim.

“Tingginya kasus ini patut menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya dengan melakukan upaya penanganan dan pencegahan dengan didorong menciptakan ruang publik yang ramah,” kata Fifi dalam rilisnya.

Menurutnya, KPI Jawa Timur sebagai organisasi massa gerakan perempuan yang aktif memperjuangkan perubahan kebijakan memandang pada sektor pelayanan publik, sehingga mereka dapat mengakses pembangunan yang direncanakan.

“Sehingga pembangunan pemerintah bisa dinikmati oleh semua warga negara tanpa memandang status atau nasib sosial. Sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP),” ucapnya.

Baca Juga :  Oknum Kyai Cabul di Bangkalan Divonis 13 Tahun Penjara

Dalam aturan tersebut, menjelaskan bahwa badan publik berkewajiban membuka informasi pengadaan atau PBJ. Kemudian PerKI mengklasifikasikan jika KI PBJ sebagai akses informasi, wajib memberikan pengumuman secara berkala.

Fifi meminta padan publik pengelola KI PBJ Provinsi Jawa Timur bisa mengambil peran penting untuk menyediakan informasi transparan dan menciptakan ruang publik yang aman bagi masyarakat.

“Termasuk kaum perempuan dan kelompok rentan, diberi peran pengawasan agar proses KI PBJ tidak curang atau sarat korupsi,” ujarnya.***

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.