SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Daerah

Konflik Kantor BUMDes Mutiara Tanjung, Ketua BUMDes dan Warga Saling Tuding

Avatar
×

Konflik Kantor BUMDes Mutiara Tanjung, Ketua BUMDes dan Warga Saling Tuding

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, MaduraPost – Adanya laporan masyarakat terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hanya tinggal kantor tanpa pengurus mendapat bantahan Ketua BUMDes setempat.

Pasalnya, BUMDes dengan nama Mutiara Tanjung yang dibangun pada tahun 2017 lalu, pada tahun 2018 hingga kini diduga ditinggal para pengurus, namun anggaran setiap tahunnya tetap terserap masuk.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Ketua BUMDes Mutiara Tanjung, Moh. Hodri, membantah tuduhan masyarakat tersebut. Bahkan, dia meyakini, hingga saat ini BUMDes Mutiara Tanjung tetap ada aktifitas.

Baca Juga :  DPMD Sumenep Akan Chek Kebenaran BUMDes Mutiara Tanjung yang Diduga Bermasalah

“Pengurus masih ada lengkap, ada sampai saat ini,Sebaiknya masyarakat itu terlebih dahulu harus konfirmasi pada kita, jangan jauh langsung kemudian berkomentar di media, kita kan sama-sama warga Desa Tanjung,” ungkapnya, saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan selularnya, Rabu (1/7).

Sementara itu, Andika, warga Dusun Binaba, Desa setempat tetap menuding, jika sejak berdiri Tahun 2017 Bumdes Mutiara Tanjung tidak melakukan aktifitas hanya sebagai alat dari pemerintah Desa.

Baca Juga :  BEM Ekonomi Unira Surati Rektor Minta Beban Keuangan Selama Covid-19 Dikurangi

“Masyarakat tidak tahu menahu terkait Bumdes, sebab Desa pada saat Musyawarah Desa (Musdes) hanya mengundang orang-orang loyalis Kepala Desa (Kades) saja,” terangnya, saat dikonfirmasi di waktu yang sama.

Andika menerangkan, bahwa pengurus BUMDes sendiri tak pernah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Ditambah sejak tajun 2018 pengurus tak pernah menempati kantor BUMDes.

Baca Juga :  Ratusan BUMDes di Sumenep Diklaim Berkembang, DPMD Paparkan Desa Berpotensi

“Buktinya kan sudah nyata, kantor BUMDes-nya hanya bangunan yang berdiri kokoh tanpa ada aktifitas dari pengurus BUMDes,” paparnya.

Disamping itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa (Kabid Pemdes) Dinas Permusyawaratan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, menegaskan, apabila saat anggaran turun tentu kantor BUMDes seyogyanya ada.

“Yang pasti begini, sebelum memberikan anggaran BUMDes harus ada rumahnya dulu. Ada kantor BUMDes bersama pengurusnya, baru anggaran dicairkan,” timpalnya. (Mp/al/rul)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.