Scroll untuk melanjutkan membaca
DaerahHeadlinePemerintahan

Komisi D DPRD Bangkalan Lakukan Rapat Evaluasi APBD 2019 Bersama Mitra Kerjanya

Avatar
×

Komisi D DPRD Bangkalan Lakukan Rapat Evaluasi APBD 2019 Bersama Mitra Kerjanya

Sebarkan artikel ini
Pada rapat evaluasi tersebut realisasi tiga bulan pertama masih sangat minim baik belanja langsung dan belanja tidak langsung.  

BANGKALAN, BERITAMA.id – Untuk meningkatkan kinerjanya Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan melakukan rapat evaluasi APBD 2019 bersama mitra kerjanya. Hal itu dilakukan sesuai dengan Tatip yang mengacu pada PP 16 tahun 2010.

Pada rapat evaluasi tersebut realisasi tiga bulan pertama masih sangat minim baik belanja langsung dan belanja tidak langsung.  Bahkan serapan tersebut itu masih mencapai 0,6%-1%. Diketahui evaluasi itu dilakukan selama dua hari. Yakni 11-12 Maret 2019 di ruang komisi D. Selasa (12/03/2019).

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca
Baca Juga :  Ngurus SK Pensiun di Pamekasan Ribet, Satu Tahun Belum Selesai

“Itu yang dialami oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya di mitra komisi D,” kata ketua komisi D Nur Hasan.

Kader partai berlambang Ka’bah itu menyampaikan bahwa kendala yang dialami oleh masing-masing OPD terkait dengan penetapan atau penandatanganan DPA bulan februari kemarin.

“Ini memang bukan kesalahan dari perangkat daerah, akan tetapi ini keterlambatan bersama, sebab masih ada hal yang perlu disesuaikan karena DPA menjadi acuan untuk melakukan kegiatan,” terangnya.

Baca Juga :  Ngaku Saudara Kepala Dinas di Sumenep, Oknum Ini Teror Sejumlah Kades

Politikus asal Galis itu menyatakan memang penetapan DPA tahun ini memang lebih terlambat dari tahun sebelumnya. Seandainya penetapan DPA dilakukan pada bulan pertama 2019 kemungkinan serapan sudah mencapai 1% lebih.

“Sebenarnya kalau lebih cepat penetapannya kemungkinan realisasi anggaran itu sudah mencapai 3% lebih,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi C itu sudah memanggil mitra kerjanya seperti Diknas, Disbudpar, Dinkes, RSUD Syamrabu, Dinas Perpustakaan. “Intinya mitra kerja komisi D sudah kita minta klarifikasi soal realisasi anggaran,” ujarnya. (beritama.id – red/zul) 

Baca Juga :  Memasuki New Normal, Bank Jatim Cabang Sumenep Ajak Kembangkan Sektor Pariwisata

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.