Ketua Umum ALPART Menilai Perbup No 18 2019 Kabupaten Pamekasan Cenderung Politis

Avatar
Ilustrasi (Google)

PAMEKASAN, (madurapost.co.id)- Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan,  pemilihan,  pelantikan,  dan pemberhentian kepala desa dinilai cenderung pro terhadap incoumbent.

Pasalnya pada perbub tersebut ada poin-poin yang mengkerdilkan calon kades pendatang baru yang berniat mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat dan bangsa.

“Saya menilai perbup no 18 tahun 2019 Huruf A no 1 dan 2 tersebut cenderung politis dan berpotensi besar mengkerdilkan para pendatang baru (calon kepala desa),” kata Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart), Syauqi, Senin (25/06/2019).

Menurutnya, dalam perbup tersebut para pendatang baru jelas tidak mendapatkan poin, padahal mestinya mereka (pendatang baru)  tersebut diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk ikut serta dalam pencalonan kepala desa di daerahnya masing-masing.

BACA JUGA :  Alumni Panyepen : Jangan Hina Guru Kami, Darah dan Jiwa Akan Kami Korbankan

“Bagi saya,  mereka yang incumbent tersebut tidak dapat menjadi jaminan bahwa mereka lebih pantas dan lebih baik daripada para bakal calon yang bersetatus sebagai pendatang baru,” ucap Syauqi.

Jadi, lanjut Syauqi, hal ini yang menjadi permasalahan bagi para calon kades pendatang baru dan menjadi persoalan bagi sebagian besar masyarakat pamekasan.

“Dari sekian masukan yang kami terima dari bawah bahwa rata-rata masyarakat menginginkan pemimpin baru di desanya, jadi jelas menurut kami perbup no 18 tahun 2019 ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat,” tandasnya.

BACA JUGA :  Pendataan Bansos di Kertagenah Tengah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Perlu diketahui, perbup Pamekasan Nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan,  pemilihan,  pelantikan,  dan pemberhentian kepala desa yang dinilai cenderung pro terhadap incumbent terdapat pada poin pertama dalam perbup yang ditandatangani Bupati Baddrut, yakni, A. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, 1. lembaga pemerintah desa (bpd dan pemerintah desa). a.  1 (satu) samapai dengan 5 (lima) tahun, memperoleh sekoring 20. b. 5 (lima) samapai 10 (sepuluh) tahun memperoleh sekor 40. c.  Lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun memperoleh skoring 60. d.  Lebih dari 15 tahun sampai denga 20 tahun memperoleh skoring 80. e.  Lebih dari 20 tahun memperoleh skoring 100.

BACA JUGA :  Kasus Perzinahan di Desa Bindang Hingga Hamil Lima Bulan, Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

Kemudian, nomor 2. Lembaga pemerintahan non pemerintah desa.  a. Lima tahun sampai dengan 15 tahun memperoleh skoring 20. b. Lebih dari 15 tahun sampai dengan 25 tahun memperoleh skoring 40. c. Lebih dari 25 tahun sampai dengan 35 tahun memperoleh skoring 60. d. Lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun memperoleh skoring 80. e. Lebih dari 40 tahun memperoleh skoring 100. (mp/fat/zul)