SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Berita

Kabag Hukum Setdakab Sumenep Paparkan Dinamika Pilkades Matanair Hingga Inkrah, Begini Alurnya!

Avatar
×

Kabag Hukum Setdakab Sumenep Paparkan Dinamika Pilkades Matanair Hingga Inkrah, Begini Alurnya!

Sebarkan artikel ini
WAWANCARA. Kabag Hukum Setdakab Sumenep, Hizbul Wathan, saat diwawancara MaduraPost di halaman Pemkab setempat. (M.Hendra.E/MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Kabag Hukum Setdakab Sumenep, Hizbul Wathan mengungkapkan, bahwa dinamika Pilkades Matanair, Kecamatan Rubaru di tahun 2019 silam sudah inkrah.

Hal itu dibuktikan dengan putusan MA dan dilantiknya Ahmad Rasidi sebagai kepala desa terpilih periode 2019-2025.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Ahmad Rasidi resmi dilantik sebagai Kepala Desa (Kades) Matanair hari ini di Kantor Pemkab setempat. Selasa, 27 Februari 2024.

“Sesuai putusan PTUN, ini dinamika panjang. Mulai dari putusan tingkat pertama (Pemkab kalah, red), yang putusannya yakni untuk dibatalkan SK Bupati yang dulu (disuruh mencabut, red),” kata Wathan pada MaduraPost, Selasa (27/2).

“Kemudian Pengadilan Tinggi ada tambah putusan lagi untuk mengangkat saudara Ahmad Rasidi. Karena ini adalah wilayahnya kedaerahan, jadi inkrahnya di Pengadilan Tinggi,” ujar Wathan lebih lanjut.

Pihaknya mengaku, bahwa sebelumnya Pemkab Sumenep sudah mengajukan upaya hukum PK, meski hasilnya ditolak oleh MA.

“Kita telah melaksanakan sebagian, yaitu dengan mencabut SK Bupati tentang pengangkatan kepala desa yang dahulu, kemudian kita laksanakan penyelenggaraan di sana adalah Pj Kepala Desa,” tutur Wathan.

Baca Juga :  Dinsos P3A Sumenep Salurkan Zakat Fitrah ASN Jelang Idulfitri 1445 H

Wathan menjelaskan, dalam dinamika perkembangan putusan PTUN itu ada pengajuan penetapan eksekusi.

“Seperti kalau perdata itu kan juru sita yang melakukan. Nah di PTUN itu kita dapat itu dari Ketua Pengadilan di tahun 2022. Mau tidak mau kita harus melakukan itu, karena sudah ada penetapan eksekusi,” kata Wathan.

“Cuma cara melaksanakannya itu Pak Bupati telah mengirim surat. Dari awal prinsipnya kita patuh kepada keputusan pengadilan. Buktinya kita sudah melaksanakan. Akan tetapi kalau keputusan melantik itu ada prosedur,” sambungnya lebih rinci.

Meski saat itu Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memiliki kewenangan mutlak, namun ada prosedur yang harus dilewati.

“Karena ini berasal dari proses pemilihan, maka BPD yang harus mengajukan. Sementara Pak Bupati sudah mengirimkan surat kepada BPD untuk mengajukan. Namun dalam perjalanannya, BPD menolak. Tetapi, penolakan BPD itu harus sejalan dengan putusan PTUN,” papar Wathan.

Baca Juga :  Rumah Penerima PKH Akan Dilabelisasi, Dinsos P3A Sumenep Tegaskan Hal Ini

Sebab itu, sejak tahun 2022 hingga saat ini Pilkades di Matanair, Kecamatan Rubaru terus berdinamika.

“Sedangkan kami oleh PTUN terus dilakukan monitoring, termasuk yang dari gubernur, karena ini berbatas waktu. Perintahnya kan ke masa periodesasi sampai di tahun 2025. Makanya, kita laksanakan penetapan eksekusi ini di 2025,” jelas Wathan.

Untuk diketahui, SK Bupati tertanggal 26 Februari 2024 mengeluarkan pengesahan sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Tinggi.

“Kemudian, pelantikannya hari ini di tanggal 27 Februari 2024,” tandasnya.

Diinformasikan sebelumnya, pada tahun 2022 lalu ratusan warga Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep, melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi ini menuntut Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo segera melantik Kades Matanair, Ahmad Rasidi.

Baca Juga :  Tidak Terima Namanya Dicatut di Media, Advokat Ini Angkat Bicara

Para warga meminta Bupati Fauzi segera menjalankan putusan MA untuk melantik Ahmad Rasidi.

Saat itu, warga menduga Bupati Fauzi telah mengabaikan putusan MA terkait sengketa Pilkades Matanair.

Ratusan massa ini datang dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Pengadilan Rakyat’.

Permintaan mereka ini berdasarkan putusan MA di PTUN Surabaya dengan nomor: 79 PK/TUN/2021.

Dalam aksinya, massa juga membawa lima buah kursi dan menggelar sidang layaknya pengadilan dengan membacakan putusan PTUN terkait sengketa Pilkades Matanair 2019.

Dalam prosesnya di PTUN, sidang dimenangkan calon Kades Ahmad Ghazali.

Namun kemudian PTUN memerintahkan Bupati Sumenep mencabut keputusan Bupati Sumenep nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Matanair pada pilkades serentak tahun 2019 atas nama H. Ghazali.

Lalu, kedua agar Bupati Sumenep menerbitkan keputusan baru mengangkat dan melantik penggugat yaitu Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair Kecamatan Rubaru Sumenep periode 2019-2025.***

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.