SUMENEP, MaduraPost – Di antara riuh perdebatan soal alat tangkap ikan, nama Darul Hasyim Fath muncul sebagai salah satu figur yang memilih jalur berbeda.
Ia tidak sekadar menjadi pejabat daerah, tetapi juga mengambil posisi di barisan nelayan tradisional Kepulauan Masalembu yang menolak kehadiran cantrang.
Kisah tentang dirinya sempat diangkat dalam tulisan di Indonesiana Tempo, lalu kembali dipublikasikan dengan sudut pandang baru oleh MaduraPost. Intinya sama, tentang seorang anak pulau yang tetap setia pada laut dan warganya.
Saya menemuinya pada akhir Juli di Jakarta Selatan. Pertemuan itu tidak langsung menunjukkan bahwa ia berasal dari latar budaya yang berlapis.
Namun semakin dalam percakapan berjalan, semakin terlihat bagaimana identitasnya terbentuk dari percampuran Madura, Bugis, dan Mandar, tiga unsur yang juga hidup berdampingan di Masalembu.
Kepulauan Masalembu sendiri terdiri dari beberapa pulau utama seperti Masalembu, Kramian, dan Masakambing.
Letaknya berada di jalur perairan antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, wilayah yang tak hanya strategis, tetapi juga menyimpan sejarah, termasuk tragedi tenggelamnya Kapal Tampomas II pada 1981.
Di tempat itulah Darul lahir. Ia tumbuh sebagai anak pesisir, menyaksikan langsung bagaimana laut menjadi sumber hidup utama masyarakat.
Pendidikan membawanya keluar pulau hingga ke Yogyakarta, tepatnya ke Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Namun jalan hidupnya berbelok ketika kepercayaan publik mengantarnya duduk di DPRD Sumenep selama empat periode.
Alih-alih menjauh dari akar sosialnya, posisi itu justru membuatnya semakin dekat dengan persoalan di kampung halaman.
Salah satu yang paling membekas adalah konflik tahun 2014, ketika nelayan lokal berhadapan dengan nelayan luar yang menggunakan cantrang, alat tangkap yang kemudian dilarang pemerintah.
Sejak saat itu, Darul memilih sikap, berdiri bersama nelayan kecil. Bukan tanpa risiko, karena tekanan datang dari berbagai arah, termasuk pihak-pihak yang ingin tetap mengoperasikan alat tangkap tersebut.
Baginya, pilihan itu bukan sekadar sikap politik, melainkan soal menjaga kepercayaan. Ia menyebut prinsip siri’, nilai dalam tradisi Bugis tentang harga diri, sebagai pegangan utama. Sekali kepercayaan dilanggar, menurutnya, kehormatan pun ikut runtuh.
Sebagai wakil rakyat, ia menyuarakan kepentingan ratusan nelayan Masalembu. Mereka bukan kelompok tanpa daya. Dengan alat tangkap tradisional seperti pajala, jaring mayang, atau pancing, penghasilan mereka justru bisa mencapai belasan juta rupiah sekali melaut.
Ada pula nelayan yang dikenal sebagai pakedo-kedo, spesialis pemburu ikan dasar seperti kerapu dan kakap. Keahlian mereka bahkan diakui di kawasan lain seperti Makassar dan Spermonde.
Darul melihat, persoalan cantrang bukan semata soal alat tangkap, tetapi juga soal keberlanjutan. Jika dibiarkan, laut bisa kehilangan daya dukungnya, dan nelayan kecil akan menjadi pihak pertama yang terdampak.
Pandangannya tentang kepemimpinan juga cukup tegas. Ia menginginkan pejabat memiliki kepekaan terhadap situasi masyarakat.
Dalam konteks nasional, ia pernah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan, langkah yang menurutnya berani dan jarang terjadi.
Sebaliknya, ia mengkritik politisi yang mudah berpaling dari komitmen awal. Baginya, politik seharusnya berpijak pada kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar kalkulasi sesaat.
Masalembu sendiri adalah miniatur keberagaman. Bugis, Makassar, Mandar, dan Madura hidup berdampingan dan saling berbaur. Darul menjadi salah satu representasi nyata dari percampuran itu, ayahnya Madura, ibunya Bugis.
Ia juga menaruh perhatian pada sejarah migrasi orang Bugis. Dari berbagai bacaan dan diskusi, ia memahami bahwa perpindahan mereka tidak hanya didorong oleh ekonomi, tetapi juga oleh kekecewaan terhadap kepemimpinan.
Ketika harapan dikhianati, mereka memilih pergi, bahkan meninggalkan tanahnya. Fenomena serupa, menurutnya, masih bisa ditemukan dalam dinamika lokal di Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih pindah karena merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi.
Dalam urusan politik nasional, Masalembu pernah menunjukkan sikap berbeda. Saat sebagian besar wilayah Sumenep mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, masyarakat di kepulauan itu justru memenangkan Jokowi-JK. Harapan terhadap visi maritim menjadi salah satu alasan.
Bagi Darul, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga. Karena itu, kebijakan apa pun yang menyangkut laut harus berpihak pada kelestarian dan keadilan bagi nelayan kecil.
Di luar isu politik dan advokasi, kehidupan budaya di Masalembu tetap berjalan kuat. Tradisi Bugis-Makassar masih terasa, mulai dari pakaian adat, rumah panggung, hingga ritual keluarga seperti pernikahan dan khitanan.
Namun ia juga melihat perubahan perlahan terjadi. Gaya hidup mulai bergeser, meski masyarakat tetap tinggal di tanah sendiri. Hal-hal kecil itu sering ia sampaikan dengan nada bercanda, tetapi menyimpan makna tentang perubahan zaman.
Sebagai politisi, Darul mengaku banyak belajar dari sejumlah tokoh, termasuk Sonny Keraf, dalam memahami bagaimana idealisme dan realitas bisa berjalan beriringan.
Pada akhirnya, pilihan Darul sederhana tetapi tidak mudah: tetap berada di sisi nelayan tradisional. Di tengah tarik-menarik kepentingan, ia memilih menjaga laut dan kepercayaan yang dititipkan kepadanya. Tebet, 30 Juli 2017.***
