JCW Minta Kejari Pamekasan Tegas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Rumah Kompos

- Jurnalis

Kamis, 20 Februari 2020 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, MaduraPost – Kasus Dugaan Korupsi Program Rumah Kompos tahun 2010 yang di kelola kelompok tani Ngadu Rejo 1 Desa Nyalabuh Daya Kecamatan Pamekasan masih dalam tahap mengumpulkan alat Bukti.

Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pamekasan, Sutriyono Saat ditemui sejumlah media, Selasa (18/2/2020) Kemaren.

“Sekarang Ketua dan Bendahara kelompok tani sedang diperiksa,” Kata Sutriyono

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi Hal tersebut, Khairul Kalam dari LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur mengharap agar Kejari Pamekasan bisa melakukan proses hukum secara yuridis.

Baca Juga :  Gunakan Motor Listrik Ramah Lingkungan, Bupati Sumenep Ikut Touring

“Kami yakin dalam laporan terkait program Rumah Kompos ada Perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian Negara, Makanya kami mengharap Kejari tegas,” Kata Khairul.

Sebagai pelapor dalam program tersebut, Khairul mengatakan siap untuk menghadirkan saksi saksi dari anggota kelompok tani Ngadu Rejo 1 yang merasa dikibulin oleh ketua Kelompok.

“Kami sudah menyiapkan saksi yang mengetahui persis persoalan program rumah kompos yang ada di desa Nualabu Daya,” Imbuhnya

Baca Juga :  Kewenangan Penanganan Dugaan Korupsi BSPS 2024 di Sumenep Beralih ke Kejati Jatim

Sebagaimana diketahui, anggaran program rumah kompos kurang lebih sebesar Rp 320 Juta yang dikelola oleh kelompok tani Ngadu Rejo 1 Desa Nyalabuh Daya.

Program APBN tersebut dalam realisasinya terjadi banyak kecurangan terutama pada saat pembelian sapi.

Harga sapi yang semestinya Rp 6 Juta ternyata hanya dibelikan sapi seharga Rp 2,5 Juta.

lebih parah dari itu, sapi yang seharusnya dikembangkan untuk dapat menghasilkan Kompos, Dalam beberapa bulan dijual kembali oleh oknom ketua Poktan.

Baca Juga :  KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Bupati Bangkalan ke PPP

“Masyarakat hanya dikasih upah sekian ratus ribu oleh ketua Poktan, Hingga ahirnya program rumah kompos menjadi mangkrak,” Jelas Khairul. (mp/liq/rus)

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Sumenep Tambah Dokter Spesialis untuk Perkuat Layanan di Kepulauan
Puskesmas Dungkek Gencarkan Sosialisasi Campak di Posyandu, Edukasi dan Leaflet Dibagikan
Pemdes Rekkerrek Pamekasan Geram, Lokasi Dapur MBG Diklaim Sepihak oleh Pihak Luar
Pelayanan Nikah Disoal, KUA Karang Penang Sampang Klarifikasi Soal Koordinasi dengan Desa
Sulit Urus Pernikahan, Warga Keluhkan Pelayanan Pj Kades Karang Penang Onjur Sampang
Makayasa Dapat Dukungan Bupati Sumenep, Target Serap 500 Tenaga Kerja dan Dorong IPM Lewat Industri Kretek
Dari Konter ke Agen BRIlink, Samhaji Hadirkan Layanan Perbankan di Pelosok Sentol Laok Sumenep
Pendapatan Transfer Menyusut, Fakta Foundation Desak Pemda Optimalisasi PAD Sumenep

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 12:11 WIB

Pemkab Sumenep Tambah Dokter Spesialis untuk Perkuat Layanan di Kepulauan

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:29 WIB

Puskesmas Dungkek Gencarkan Sosialisasi Campak di Posyandu, Edukasi dan Leaflet Dibagikan

Rabu, 16 Juli 2025 - 09:36 WIB

Pemdes Rekkerrek Pamekasan Geram, Lokasi Dapur MBG Diklaim Sepihak oleh Pihak Luar

Sabtu, 12 Juli 2025 - 19:53 WIB

Sulit Urus Pernikahan, Warga Keluhkan Pelayanan Pj Kades Karang Penang Onjur Sampang

Sabtu, 12 Juli 2025 - 19:10 WIB

Makayasa Dapat Dukungan Bupati Sumenep, Target Serap 500 Tenaga Kerja dan Dorong IPM Lewat Industri Kretek

Berita Terbaru