Ini Alasan Warga Kenapa Menuding BUMDes Mutiara Tanjung Bermasalah

  • Bagikan

SUMENEP, MaduraPost – Santer kabar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang diduga bermasalah semakin merambah dikalangan masyarakat setempat.

Pasalnya, BUMDes dengan nama Mutiara Tanjung itu selain diduga tidak ada pengurus, dan belum jelas peruntukan serta omset hasilnya setiap tahun, ternyata belum ada papan informasi penggunaan anggaran BUMDes itu sendiri di kantor setempat.

Kali ini Hendri (28), warga Dusun Tanjung, Desa setempat, merasa risih dengan pernyataan Ketua BUMDes Mutiara Tanjung, Moh. Hodri, yang menyatakan aktif dalam pengelolaan dan kepengurusan BUMDes sendiri.

Hendri merinci, pengeboran air untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) wisata yang dianggarkan dari BUMDes pada tahun 2017 itu dituding tidak dikelola oleh BUMdes, namun dirinya tidak tahu siapa yang mengelola tersebut.

BACA JUGA :  Komunitas JLB Bersama Caper2197 Santuni Anak Yatim di Bulan Muharram

“Jika dipemberitaan ketua BUMDes mengatakan kesalahan data yang ditudingkan oleh masyarakat terhadap BUMDes itu salah, ya wajar lah. Sebab, selama ini memang tak ada pemampangan atau publikasi yang dipajang oleh BUMDes untuk dilihat masyarakat umum,” terangnya, saat dikonfirmasi media ini, Kamis (2/7).

Hendri menegaskan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) dan lembaga-lembaga yang menerima bantuan anggaran dari APBD, APBD Provinsi dan APBN atau pihak ketiga hasil realisasinya agar dipublikasikan terhadap publik.

“Kenapa tapi tidak ada, ini kan nanti ada banyak multitafsir ditengah-tengah masyarakat,” kata dia.

Selain itu, pihaknya memantau, kantor loket wisata malah ditempati oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan nama Reng Paseser.

BACA JUGA :  Tambah Dua Daftar Destinasi Wisata Baru, Kadisparbudpora: Ini Kekayaan Sumenep

“Pokmaswas di Desa Tanjung mewilayahi desa Pagarbatu,tm Tanjung, Kebundadap dan Nambakor. Itu sementara MCK selalu dimanfaatkan oleh Pokmaswas Reng Paseser, sehingga semakin tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi terpisah, Ketua BUMDes Mutiara Tanjung, Moh. Hodri, belum ada tanggapan. Meski saat dihubungi melalui sambungan selularnya terdengar aktif.

Diberitakan sebelumnya, Ketua BUMDes Mutiara Tanjung, Moh. Hodri menyampaikan, data serapan anggaran yang dituding masyarakat tidak atau salah.

“Seharusnya, sebelumnya masyarakat memberikan statement seperti itu, mereka setidaknya konfirmasi dulu ke kita agar tidak ada kesalahpahaman,” ungkapnya, Rabu (1/7/2020) kemarin, saat dikonfirmasi melalui sambungan telfonnya.

BACA JUGA :  Konflik Kantor BUMDes Mutiara Tanjung, Ketua BUMDes dan Warga Saling Tuding

Selain itu, Moh. Hodri juga mengatakan anggaran BUMDes pada tahun 2017 yang turun 10 juta digunakan untuk pengeboran air yang digunakan untuk jasa toilet umum di pelabuhan atau MCK.

Kemudian tahun 2018, anggaran BUMDes turun sekitar 50 juta, digunakan untuk Brilink. Lalu pada tahun 2019 turun anggaran 250 juta untuk pembelian kapal.

Disi lain, Kepala Desa (Kades) Tanjung, Salamet, enggan dikonfirmasi melalui sambungan selularnya. Dia mengatakan, bahwa akan melakukan audiensi bersama masyarakat, Jumat (3/7/2020) besok.

“Begini, jangan konfirmasi lewat handphone terus, karena bisa saja salah, bisa saja benar, ini besok besok saya mau adakan pertemuan sama ketua BUMDes-nya dan masyarakat, biar semuanya bisa dengar,” tukasnya. (Mp/al/rul)

  • Bagikan