SUMENEP, MaduraPost – Tercatat pada awal bulan ramadhan 1441 Hijriyah, Jumat (24/4/2020) kemarin, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkonfirmasi zona merah.
Sebab sudah tak terpantau zona hijau lagi, pada wabah pandemi virus corona atau covid-19, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumenep meminta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk dilakukan Rapid Test.
Pasalnya, hal itu perlu dilakukan mengingat Kabupaten Sumenep sudah ditetapkan sebagai zona merah, dari keempat warganya yang sudah terpapar covid-19.
Untuk diketahui, untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien tentu melalui dua metode, yakni Rapid Test dan Swab.
Hal itu dikatakan Ketua Umum IKA PMII Sumenep, Joko Suhardi, bahwa seluruh anggota DPRD Sumenep, dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, harus menjalani Rapid Test.
“Itu semua demi kebaikan warga Sumenep,” tulis Joko, dalam rilisnya, Ahad (26/4/2020).
Selain dilakukan Rapid Test, IKA PMII Sumenep juga menyayangkan kinerja Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Sumenep, yang disinyalir main petak umpet dengan pasien corona di wilayahnya itu. Dia menerangkan, Tim Satgas Covid-19 tidak hanya sekedar membentuk posko dan melakukan penyemprotan disinfektan.
Menurutnya, pengawasan terhadap orang yang baru datang dari daerah luar Madura, khususnya dari zona merah, harus lebih diperketat dengan membuat tempat isolasi khusus bagi pendatang sebagai ODP (Orang Dalam Pengawasan).
Padahal, sambungnya, melihat Satgas Covid-19 daerah lain. Setiap hari tim Satgas Covid-19 menyampaikan informasi update Corona.
“Ada apa dengan Tim Satgas Covid-19 Sumenep? Tidak ada PDP (Pasien Dalam Pemantauan) kok langsung jadi pasien corona,” tegas dia.
Joko menguraikan, kenapa hal tersebut harus dilakukan, agar penyebaran covid-19 segera terputus. Tentu, hal itu perlu Tim Satgas covid-19 bersifat transparan.
“Sebab, kami mendapat informasi jika pasien positif corona melakukan aktivitas seperti biasa sebelum hasil swab/PCR keluar, dan dinyatakan positif terjangkit virus corona,” paparnya.
Dia mengkritisi kembali, apabila para pasien belum dilakukan pengawasan sepenuhnya dari tim Satgas Covid-19. Sehingga, terkesan dibiarkan keluyuran, dan bebas beraktifitas.
“Aktivitas si pasien pasti berbahaya. Kenapa dibiarkan keluyuran. Meski mereka OTG (Orang Tanpa Gejala). Padahal sudah dinyatakan positif dari hasil Rapid Test. Mestinya, setiap orang yang dinyatakan positif meski dari hasil Rapid Test, sudah wajib diisolasi,” timpalnya.
Dia menyinggung, anggaran penanganan wabah covid-19 di Sumenep telah dianggarkan miliyaran rupiah. Namun belum bisa menyediakan ruang isolasi pasien.
“Untuk apa Pemkab Sumenep menyediakan ruang isolasi pasien corona ? Anggaran sudah hampir Rp 100 miliar untuk penanganan corona,” tukasnya. (Mp/al/rus)
