PAMEKASAN, MaduraPost – Direktur Indonesian Analysis Politi and Policy Consulting (Ide@), Samhari, menyoroti dampak serius yang dialami nelayan akibat hilangnya jaring mereka selama survei migas di perairan wilayah utara Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, kejadian ini tidak hanya merugikan nelayan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka.
“Hilangnya jaring ikan akibat survei migas ini bukan masalah sepele. Nelayan sangat bergantung pada alat tangkap mereka. Jika jaring hilang atau rusak, itu berarti mereka kehilangan sumber penghasilan utama,” ujar Samhari, Kamis (6/2).
Ia menjelaskan, harga satu jaring ikan bisa mencapai jutaan rupiah, dan tanpa kompensasi yang jelas, nelayan terpaksa menanggung kerugian besar.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kesejahteraan keluarga mereka. Jika nelayan tidak bisa melaut, otomatis mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Selain itu, Mantan Aktivis GMNI ini juga mengingatkan bahwa ketidakpastian kompensasi dari pihak perusahaan migas dapat memicu konflik sosial.
“Jika tidak ada kejelasan soal ganti rugi, bukan tidak mungkin akan ada aksi protes dari nelayan. Ini bisa berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat pesisir dengan pemerintah maupun perusahaan yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia pun mendesak Pemkab Pamekasan dan DPRD setempat untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
“Pemerintah daerah harus aktif menjembatani kepentingan nelayan dengan pihak perusahaan migas agar ada solusi yang adil. Jangan sampai nelayan terus menjadi korban tanpa ada kepastian,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah nelayan di Pantura Pamekasan mengeluhkan jaring mereka yang hilang setelah pelaksanaan survei migas beberapa waktu lalu.
Hingga saat ini, mereka masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait terkait kompensasi yang pernah dijanjikan.***
