SUMENEP, MaduraPost – Arbiyati (70), salah seorang warga Desa Tanjung, Dusun Nonggunong, Kecamatan Saronggi, RT 010/ RW 005, keluhkan Bantuan Pangan Langsung Tunai (BNPT) yang hingga saat ini belum juga turun.
Tak hanya Arbiyati, di Dusun yang sama yakni Lisa Setiandari (27), juga merasakan hal demikian. Bedanya, Arbiyati hanya pernah menerima bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos) Provinsi tersebut kurun waktu tiga selama tahun 2019 silam.
Sedangkan Lisa Setiandari, hanya mendapatkan Kartu Keluar Sejahtera (KKS) BPNT dari pendamping Penerima Keluarga Manfaat (PKH) saja sejak se-tahun yang lalu.
Saat dikonfirmasi dikediamannya, baik Arbiyati maupun Lisa Setiandari, mengaku hanya bisa pasrah menunggu bantuan tersebut segera tersalurkan. Mengingat, keluarga yang dirasa kurang mampu ini harus menghidupi kebutuhan keluarganya.
“Saya tidak tahu bantuan ini akan turun kapan, yang jelas kami terus menunggu,” harap Arbiyati, saat diwawancarai MaduraPost, Ahad (21/6).
Lisa Setiandari pun demikian, dirinya tak lantas berpangku tangan sekedar ingin mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Dia lebih memilih berdagang, atau bisa saja sewaktu-waktu pergi merantau ke Kota metropolitan untuk mengais rupiah.
“Jika bantuan ini tidak kunjung turun juga, saya terpaksa harus terima apa adanya. Waktu itu petugasnya bilang masih ada data tidak valid dan eror,” cerita Lisa sapaan akrabnya ini menjelaskan.
Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa (Kades) Tanjung, Salamet, saat dikonfirmasi media ini mengatakan belum masih akan mengecek kebenaran tersebut.
“Hari ini saya akan tanyakan kependampingnya di balai karena ada rapat,” ungkap dia, melalui sambungan selularnya.
Tak panjang lebar, meski ditanya akurasi data terkait warganya yang tak menerima bantuan dan sudah mendapatkan KKS BPNT. Salamet menjelaskan ada dua jenis BPNT, pertama BPNT lansia, dan yang kedua BPNT perluasan.
“Makanya saya akan chek di empat pendamping Desa itu,” singkat dia.
Sayangnya, Salamet, enggan memberikan nomor kontak pandamping PKH untuk dikonfirmasi media ini, perihal akurasi data penerima BPNT tersebut.
“Nanti saya akan konfirmasi lagi apa hasilnya,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas (Dinsos) Sumenep, Moh Iksan, mengatakan, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terpilih oleh pemerintah sejak lama mendapatkan bantuan, dan terdata sebagai PKH, otomatis mendapatkan Program Sembako.
“Ada tambahan baru perluasan karena dampak covid-19 ini. Menurut hemat saya, ketika ada KPM penerima BSP yang mau digantikan dipersilahkan, dengan catatan memang orang yang tidak mampu,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya mengaku sering mendapatkan informasi dari masyarakat sebab ada unsur kedekatan dengan pihak Desa, sehingga orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan.
“Saya sarankan untuk warga melakukan komunikasi dengan Kades,” papar Iksan, saat dikonfirmasi Kamis (11/6) lalu dikantornya.
Pihaknya mengharapkan Kades untuk mengusulkan warga menerima bantuan tidak pilih-pilih. Meski dilematis menurutnya, persoalan Desa Dinsos Sumenep belum bisa secara jauh untuk intervensi ke pihak Desa.
“Kami hanya menghimbau kepada Camat maupun Kades, agar tidak memilih semua masyarakat yang dianggap tidak mampu tidak diusulkan, usulkanlah semuanya. Magersarinya jangan dibedakan,” imbaunya. (Mp/al/rul)
