Scroll untuk baca artikel
Berita

Fraksi Gerindra DPRD Sumenep Soroti Pengangguran dan Digitalisasi dalam Perubahan APBD 2024

Avatar
5
×

Fraksi Gerindra DPRD Sumenep Soroti Pengangguran dan Digitalisasi dalam Perubahan APBD 2024

Sebarkan artikel ini
RAPAT. Potret rapat paripurna pandangan umum terkait Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan pandangan umum terkait Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh para pimpinan daerah dan anggota dewan, Fraksi Gerindra mengapresiasi pemaparan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, namun juga menyampaikan beberapa catatan kritis.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Musim Kemarau dan Ancaman Kekeringan, DPRD Sumenep Dorong Pemerintah Segera Lakukan Deteksi Dini

Fraksi Gerindra menyoroti peningkatan angka pengangguran, terutama di kalangan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah.

“Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyusunan kebijakan anggaran yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menanggulangi tantangan ekonomi yang dihadapi Kabupaten Sumenep,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Jubriyanto, dalam sambutannya, Jumat (2/8).

Baca Juga :  Pemasangan PJU di Kelurahan Polagan Sampang Kuras APBD Rp 989 Juta

Kondisi ini, menurutnya, diperburuk oleh kurangnya kesiapan pasar tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan digitalisasi yang pesat.

Mereka menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran di Sumenep.

Selain itu, pihaknya berharap, perubahan APBD 2024 dapat mendorong terciptanya administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Dorong Percepatan Swasembada Pangan, DKPP Pastikan Ketersediaan Pupuk dan Luas Tanam

Jubriyanto menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik agar pemerintah dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

“Kami harapkan, bahwa semua upaya yang dilakukan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep serta mendapat ridho Allah SWT,” pungkasnya.***